Pages
Showing posts with label ekonomi. Show all posts
Showing posts with label ekonomi. Show all posts

Simalakama, Sistem e-Budgeting Jadi Kartu Mati Anies-Sandi, Salut Buat Ide Brilian Ahok

 


Saya semakin kagum dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ketika memimpin DKI Jakarta. Orang yang jujur dan lurus tentu akan menjaga amanat yang diembankan kepada dirinya. Seperti juga Ahok, dia begitu menjaga amanat yang diberikan kepadanya. Dia begitu ketat menjaga uang DKI Jakarta jangan sampai lolos digarong sepeserpun.

Sistem e-Budgeting yang diterapkan di DKI Jakarta, memungkinkan untuk Ahok menjaga dana APBD DKI Jakarta agar tidak digarong. Saking ketatnya e-Budgeting untuk memasukkan anggaran personal pun sangat tidak mungkin dilakukan. Karena akan langsung ketahuan.

Menurut penjelasan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Dengan ketatnya sistem e-budgeting,oknum tidak mungkin bisa memasukan anggaran siluman. Saefullah mengatakan sistem tersebut menjamin semua program yang masuk ke dalam APBD untuk kepentingan masyarakat Jakarta.

“Sehingga intervensi personal, intervensi kepentingan kelompok itu sudah tidak mungkin lagi kita akomodir. (Tidak diakomodir) kalau kepentingan itu tendensius untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Saefullah.

“Kepentingan atau program yang selamat itu pasti orientasinya untuk masyarakat,” kata Saefullah.

Selain adanya pengawasan yang ketat dalam sistem e-budgeting, Saefullah mengatakan penganggaran juga semakin ketat karena tidak boleh lagi dilakukan secara gelondongan. Artinya, setiap program harus betul-betul dirinci agar penggunaan anggarannya menjadi jelas.

“Maka pasti setiap kegiatan itu angka nominal anggarannya tidak pernah bulat, misalnya Rp 100 juta. Pasti hasilnya itu ada pecahan karena sudah berbasis komponen. Kalau bulat pasti dia ngarang,” ujar Saefullah.

Begitu penjelasan Saefullah kepada sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Sabtu (20/5/2017).

Tentu kebijakan sistem e-Budgeting yang diterapkan oleh Basuki Tjahaja Purnama ini patut kita apresiasi. Karena dengan sistem yang diterapkan ini sangat sulit bagi penggarong APBD DKI Jakarta dapat memasukkan anggaran siluman (begitu yang diistilahkan oleh Ahok) ke dalam e-Budgeting.

Apakah tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno ini akan merekomendasikan kepada Gubernur terpilih Anies Baswedan untuk tetap menerapkan e-Budgeting ini ataukah sistem e-Budgeting ini akan direkomendasikan untuk dihapus pada pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno?

Tentu apa pun yang akan diambil oleh tim Anies-Sandi akan ada konsekuensinya.

Jika sistem e-Budgeting ini akan tetap diterapkan pada pemerintahan Anies-Sandi, tentu akan sangat sulit untuk memasukkan anggaran-anggaran yang akan menguntungkan pribadi-pribadi yang berniat untuk menggembungkan saku mereka. Karena setiap anggaran yang dimasukkan harus secara rinci dan harus berguna untuk warga Jakarta. Jika tidak, maka anggaran tersebut akan ditolak.

Sehingga jika ada persekongkolan antara oknum eksekutif dan oknum DPRD Jakarta yang akan menggarong APBD DKI Jakarta untuk kepentingan diri sendiri, maka akan sangat sulit untuk dilakukan. Seperti kata Saefullah di atas bahwa setiap anggaran yang dimasukkan harus secara terperinci berbasis komponen. Jadi tidak ada istilah anggaran dengan angka bulat.

Dan intervensi personal, intervensi kelompok akan sangat sulit untuk diakomodir pada sistem e-Budgeting ini.

Bagaimana kalau tim Anies-Sandi merekomendasikan jika penerapan e-Budgeting dihapuskan pada pemerintahan Anies-Sandi?

Jika ini yang direkomendasikan kepada Anies-Sandi, maka akan menimbulkan kecurigaan publik. Kenapa sistem e-Budgeting yang begitu ketat menjaga APBD DKI Jakarta itu justru dihapuskan oleh Anies-Sandi? Ada apa dengan mereka?

Pertanyaan-pertanyaan demikian tentu tidak salah. Karena selama ini masyarakat sudah tahu bahwa sistem e-Budgeting berguna untuk melindungi APBD Jakarta, jika dihapuskan tentu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Ada apa dengan Anies-Sandi sehingga e-Budgeitng dihapuskan.

Karena dengan dihapuskannya sistem e-Budgeting, membuat Anies-Sandi lebih leluasa memasukkan anggaran-anggaran yang mereka inginkan, walau pun anggaran-anggaran tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dan anggaran-anggaran tersebut dapat dimark-up sedemikian rupa agar dapat menguntungkan oknum-oknum yang mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi tanpa ketahuan.

Seperti kita ketahui sebelum diterapkannya sistem e-Budgeting, banyak sekali anggaran-anggaran yang tidak masuk akal berada di APBD DKI Jakarta. Seperti kasus dana siluman UPS yang dibongkar oleh Ahok serta melibatkan oknum-oknum pejabat DKI dan anggota DPRD Jakarta.

Apa pun yang dipilih oleh Anies-Sandi akan menjadi dilema buat mereka. Jika memilih tetap menerapkan sistem e-Budgeting akan sulit untuk memasukkan anggaran untuk kepentingan pribadi dan kelompok, Tapi jika menghapuskan sistem e-Budgeting tentu akan menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Ada maksud apa Anies-Sandi menghapuskan sistem e-Budgting yang melindungi APBD DKI Jakarta.

Mari kita lihat, yang mana yang akan dipilih oleh Anies-Sandi. Dari pilihannya kita tahu bagaimana kelanjutan DKI Jakarta lima tahun yang akan datang.swd

Disindir Bodoh, Balasan dari Menteri Susi Keren Banget!

 

"Strategi Jitu Ahok supaya Uang Rakyat tak bisa dimainkan Anies-Sandi... APBD pun disulap begini..."

 



Ahok yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta turut menerima Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta pagi ini.

Setelah pertemuan tertutup itu dilangsungkan di ruang tamu Balai Kota, Ahok pun menjelaskan tentang apa yang didiskusikan dengan Anies.

Penyusunan APBD DKI

Ahok menjelaskan bila mereka berbicara mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ibu Kota DKI Jakarta. Ahok mengatakan bahwa dirinya mengajak Anies beserta dengan tim anggarannya supaya bisa turut mengetahui proses penyusunan anggaran tersebut.

"Saya sampaikan pada Pak Anies, ini kan APBD Perubahan saya yang susun, tentu kita mesti duduk bareng. Ini mesti disampaikan ke partai pendukungnya jangan sampai nanti deadlock," terang Ahok seperti disalin ItuSalah.com di Balai Kota DKI Jakarta.

Ahok mengharapkan untuk DPRD DKI Jakarta juga turut mendukung proses penyusunan APBD DKI Jakarta nanti. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai ada muncul pokir-pokir yang bukan diperuntukan untuk kepentingan rakyat di APBD-P Tahun 2017 dan APBD DKI 2018 mendatang.

Ahok peduli nasib Anies-Sandi

Selain itu, Ahok juga tak ingin nantinya Anies dan Sandiaga Uno mengalami kesulitan untuk mewujudkan program-programnya saat kampanye kemarin akibat tak masuk ke dalam APBD.

Ahok yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta turut menerima Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta pagi ini.

Setelah pertemuan tertutup itu dilangsungkan di ruang tamu Balai Kota, Ahok pun menjelaskan tentang apa yang didiskusikan dengan Anies.

"Saya sudah minta tim anggaran Pak Anies kirim ke sini deh. Kan kita open data, kita duduk bareng, kita susun mana yang harus cepat, supaya begitu ( Anies-Sandi) masuk, bisa memenuhi janji-janjinya," tegas Ahok.

Seperti diketahui bahwa Ahok sering berselisih pendapat dengan para pejabat di DPRD DKI setiap kali dilakukan penyusunan APBD.

Bahkan, pembahasan APBD pernah sampai deadlock pada tahun 2015 kemarin. Saat itu, Pemprov DKI Jakarta akhirnya bisa menggunakan APBD dengan menggunakan pergub, bukan perda.

Ia menjelaskan bahwa dirinya tetap berani membuat pembahasan APBD yang berujung pada deadlock lagi kalau pihak dari DPRD DKI masih meminta banyak pokir, tapi Ia memikirkan nasib Anies-Sandi nantinya.

"Tapi kasihan Pak Anies kan," terang Ahok.

KUA PPAS

Sebenarnya, APBD DKI 2018 sudah dapat dimulai sejak bulan ini dengan bentuk Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sedangkan untuk APBD Perubahan juga bakal segera didiskusikan.

Tetapi, karena masa pemerintahan Ahok-Djarot masih berlanjut hingga Oktober 2018, Anies-Sandi pun belum dapat turun tangan langsung untuk menyusun APBD itu.

Ahok mengajak Anies agar bisa duduk bersama di dalam proses penyusunan supaya janji politik Anies-Sandi bisa diwujudkan nantinya.
(kompas,itusalah.com,berita.hbh)

Deal ! Akhirnya Freeport Menyerah Dan Setuju Untuk Lepas 51% Saham ke Pemerintah Indonesia

 


Perebutan PT Freeport oleh pemerintah Indonesia tampaknya berhasil, terbukti dengan dijualnya dan disetujuinya kesepatakan bahwa Indonesia harus memiliki 51% atau lebih saham PT Freeport untuk menjaga kedaultan bangsa, hal itu telah terjadi, dan tentunya hanya presiden Jokowi yang berani memperlakukan dan melawan Freeport yang sudah lama bercokol di Indonesia ini, meski tidak seluruhnya, ini merupakan langkah besar bagi pemilikan seluruh aset Freeport Nantinya, silahkan disimak dan dibagikan sepasnya,

PT Freeport Indonesia setuju akan melakukan penawaran saham (divestasi) 51 persen kepada pemerintah. Hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah no.1 tahun 2017 terkait perubahan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Mereka (Freeport Indonesia) menerima,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di rapat kerja dengan Komisi VII, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Jonan menjelaskan divestasi 51 persen dari IUPK tidak melanggar aturan. Karena Freeport Indonesia yang mengikuti aturan Kontrak Karya 1991 juga mencantumkan persyaratan penawaran saham tersebut.
“Divestasi itu ada juga tercantum dalam perjanjian Kontrak Karya tahun 91,” jelas Jonan.

Pada pelaksanaannya, saham Freeport akan mengikuti skema yang ada di PP no.1 tahun 2017. Selain itu juga harus melihat kesiapan dari pemerintah saat penawaran dimulai.

“Ini harus jalan 51 persen. Eksekusinya tergantung PP no 1 dan kesiapan pemerintah,” ungkap Jonan.

Jonan menambahkan penawaran saham Freeport dimulai kepada pemerintah pusat. Jika tidak mampu diserahkan kepada pemerintah daerah atau ke swasta nasional, dan opsi terakhir dijual di Bursa Efek Indonesia.

“Ini akan divestasi ke pemerintah pusat, kalau enggak ke pemerintah daerah, kalau enggak ke swatsa, bursa dan lain-lain,” papar Jonan. (sayed) [kbrpol]

Setelah Bu Susi Pudjiastuti,Giliran Sri Mulyani Unjuk Gigi di Dapuk Sebagai Mentri keuangan Terbaik Se Asia

 


Kalau kemarin penulis menulis tentang bu Susi Pudjiastuti dan bertanya “siapa yang gak kenal bu Susi Pudjiastuti?”,

Maka hari ini penulis ingin bertanya kembali, siapa yang gak kenal bu Sri Mulyani? Sama halnya dengan bu Susi, semua pasti tahu. Bu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia pada era pemerintahan SBY (2005 – 2010) dan Jokowi (2016 – sekarang). Yang sebelumnya adalah Direktur Pelaksana Bank Dunia, meninggalkan posisinya untuk kembali mengabdi untuk bangsa dan negara Indonesia.

Tindak tanduk bu Sri Mulyani selama memegang jabatan Menteri Keuangan pun patut diancungi jempol, luar biasa! Baru 6 hari menjabat saja, Sri Mulyani sudah memotong dana sebesar Rp 133,8 triliun yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, tak cukup disitu, Tax Amnesty untuk membabat habis para pengusaha kaya nan raya yang selama ini “bermain-main” dengan pajak pun dilakukan. Salut. Tentu dengan hasil yang luar biasa, banyak pengusaha yang mengaku dosa dan hidup tenang sekarang.

“Pak Rosan (Ketua Umum Kadin) hari ini bawa sesepuh juga. Kalau masalah pajak turun gunung semuanya. Karena kalau enggak turun, saya yang datangi gunungnya. Saya yakin ini (kehadiran pengusaha Kadin) akan sangat berguna bagi seluruh rakyat Indonesia dan pada akhirnya akan berguna bagi seluruh jajaran pengusaha Indonesia untuk melihat berbagai peluang dan tambah kesempatan kerja,” kata Sri Mulyani kala itu.

Belum lagi kebijakan serta keganasannya yang menendang JP Morgan Chase Bank sebagai salah satu bank yang dapat menampung dana Tax Amnesty, hal sederhana, karena JP Morgan berani mengusik teritorial Sri Mulyani dalam menata perekonomian Indonesia, tidak sejalan untuk kemajuan Indonesia maka harus out. Sri Mulyani juga melakukan upaya menjaga kestabilan keuangan Indonesia pasca terpilihnya Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump dari kebijakan proteksionis yang dilakukan Trump, dengan menstrategikan penggenjotan di bidang investasi maka dapat memperkuatan perekonomian Indonesia.

“Kita harus memperkuat ekonomi domestik. Makanya sumber pertumbuhan ekonomi, yakni investasi perlu kembali didorong supaya makin berimbang dengan sisi konsumsi. Kita berharap prospek pertumbuhan dari semua sektor investasi, apakah perbankan, pasar modal, BUMN, atau pemerintah sendiri akan ditingkatkan dan diperkuat sehingga menciptakan daya tahan terhadap ketidakpastian ekonomi dari negara lain. Untuk investasi, kita punya kemampuan untuk meng-attrack investor. Ada tren positif realisasi investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Dalam Negeri (PMDN),” jelas Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Terbaik di Asia

Dunia Internasional juga diguncang oleh ibu yang satu ini, bagaimana tidak, dirinya dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia tahun 2017 oleh Finance Asia, bersama Menteri Keuangan Korea Selatan Yoo Il-ho dan Menteri Keuangan Filipina Carlos Garcia Dominguez juga berhasil masuk dalam posisi tiga besar. Sri Mulyani dalam hal ini menunjukan dedikasi yang tinggi dan keuletan membenahi perekonomian Indonesia. Perbaikan sistem pajak, penguatan perekonomian Indonesia yang melemah di awal tahun 2016 serta mampu mengurangi target defisit fiskal yang diprediksi menembus angka 3 persen.

“Di enam bulan pertama 2016, pemerintah Indonesia kewalahan. Pendapatan pemerintah turun 5 persen dan kemungkinan adanya defisit fiskal hingga 3 persen tampak nyata. Namun setelah Sri Mulyani duduk di kursi Menteri Keuangan, pemerintah mampu memperbaiki keadaan hingga pada akhir 2016 defisit fiskal hanya 2,5 persen dari PDB,” tulis laporan tersebut.

Sri Mulyani berhasil mengalahkan 7 kandidat lainnya, yang sebelumnya terdapat 10 kandidat Menteri Keuangan terbaik di Asia :
Sri Mulyani – Indonesia
Arun Jaltley – India
Yoo Il-ho – Korea Selatan
Carlos Dominguez – Filipina
Lou Jiwei – China
Heng Swee Keat – Singapura
Sheu Yu-Jer – Taiwan
John Tsang – Hong Kong
Scott Morrison – Australia
Najib Razak – Malaysia

Selain itu, Sri Mulyani juga mendapatkan penghargaan Upakarti Artheswara Adhikarana, yaitu penghargaan sebagai arsitek kebijakan ekonomi dalam beberapa masa kepresidenan Indonesia dari UNNES (Universitas Negeri Semarang).

Jadi Menkeu Terbaik, Jalan Panjang Karier Sri Mulyani

 



Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambangi kantor pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan jelang berakhirnya program pengampunan pajak pada Senin (27/3/2017). (Liputan6.com/Fiki Ariyanti)

Jakarta , Sejak kembali ke tanah air dan duduk di kursi kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), nama Sri Mulyani selalu ramai diperbincangkan.

Sebagai Menteri Keuangan, sosoknya terkenal gigih dan punya etos kerja cemerlang. Tak heran apabila banyak pencapaian yang sudah diraihnya termasuk dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia versi Majalah Finance Asia.

Perjalanan karier yang panjang harus ditempuh Sri Mulyani hingga bisa sampai di titik ini.

Melansir Bloomberg, Rabu (29/3/2017), sejak kecil putri dari pasangan almarhum Profesor Satmoko dan almarhum Profesor Dr Retno Sriningsih Satmoko memang sudah dididik dengan berbagai nilai-nilai kehidupan agar kelak bisa tumbuh sebagai sosok yang berguna bagi masyarakat.

Pepatah "buah tidak jatuh dari pohonnya" cocok menggambarkan bagaimana Sri Mulyani dan kakak adiknya dibesarkan.

Ayah dan ibunya merupakan guru besar Universitas Negeri Semarang. Sejak kecil, pasangan suami istri ini menganjurkan anak-anaknya untuk menjadi dokter, insinyur atau dosen. Alasannya sederhana, ketiga profesi tersebut memiliki reputasi yang baik di lingkungan masyarakat.

Hal inilah yang membuat Sri Mulyani dan saudara-saudaranya tumbuh menjadi orang-orang yang berprestasi dan berpendidikan tinggi. Hebatnya, di bangku sekolah dan kuliah, prestasi mereka selalu menonjol, sehingga biaya sekolah gratis dan mendapat beasiswa kuliah di dalam dan luar negeri.

Mayoritas kakak dan adik Sri Mulyani menyandang gelar master dan doktor. Hanya satu orang yang bertitel sarjana dan seorang lagi bergelar profesor.

Meski profesi mereka beragam, rata-rata mereka juga mengabdikan diri sebagai pendidik sebagaimana ayah-ibu mereka.

Kehidupan yang dilalui Sri Mulyani semasa kecil memang tidak jauh berbeda dengan keluarga pada umumnya. Walau begitu, ia menuturkan ada tiga poin penting yang selalu ditanamkan orang tuanya ketika mendidik anak.

Pertama, mereka dididik untuk selalu bersama dan kompak dalam urusan apapun. Kedua, anak-anak juga dianjurkan untuk aktif dalam kegiatan luar sekolah. Dan yang ketiga, orang tuanya juga selalu menjadikan membaca sebagai kebiasaan dan hobi dalam keluarga.

"Kami memang dibiasakan hidup dengan apa yang kami miliki, tidak berangan-angan yang macam-macam, jujur, tidak mengambil milik orang lain, dan tidak materialistis," ujar Sri Mulyani.

Di bangku kuliah, jiwa sosial dan pemikiran Sri Mulyani mengenai hal-hal berbau politik mulai berkembang. Saat berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi, ia melihat banyaknya kesenjangan yang dialami mahasiswa yang bukan berasal dari kalangan berada.

"Perasaan dikucilkan itu sangat terasa. Jika Anda bukan salah satu dari orang berpengaruh atau bukan teman mereka, maka jalur karier yang akan didapat pun sangat berbeda. Hal inilah yang menjadi pengaruh kuat bagaimana saya melihat tentang ekonomi dan perekonomian di Indonesia," tuturnya.

Sri Mulyani memang bukan berasal dari kalangan berada. Namun ia mampu membuktikan diri sebagai mahasiswi berprestasi yang bisa mendapat kesempatan untuk berkuliah di luar negeri lewat jalur beasiswa.

Lewat kesempatan yang didapatnya, ia mampu bersekolah hingga jenjang doktor di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat di tahun 1998 hingga 1992.

Ia juga pernah menjabat sebagai kepala riset di Universitas di tahun 1998 ketika kerusuhan ekonomi melanda Indonesia.

Perjalanan karier hingga duduki kursi menteri



Menkeu Sri Mulyani memberikan paparan kebijakan Indonesia saat Indonesia Economic Quarterly di Jakarta, Selasa (17/1). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sekembalinya dari menuntut pendidikan di luar negeri, Sri Mulyani bekerja sebagai pengamat ekonomi dan Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI).

Pada 21 Oktober 2004, dia ditunjuk sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia ke-8, pada masa Kabinet Indonesia Bersatu.

Saat Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan perombakan kabinet, Sri Mulyani digeser menjadi menteri keuangan menggantikan Jusuf Anwar.

Pada 2008, dia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).

Pada periode 2008-2009, perekonomian dunia terpuruk hingga minus 1,7 persen. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan di atas 4 persen.

Masih banyak prestasi yang ditorehkan Sri Mulyani, sehingga ketika purnatugas menjadi Menteri Keuangan ia didapuk sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer World Bank.

Hingga akhirnya diminta pulang ke Tanah Air untuk membantu Kabinet Kerja Jokowi-Jk Jilid II sebagai Menteri Keuangan.

Sri Mulyani juga masuk sebagai perempuan paling berpengaruh ke-31 versi majalah Forbes pada 2015. [detik]

Diam-Diam Program Swasembada Pangan Indonesia Sudah Buat Negara Lain Kelabakan

 


Program Baru Swasembada Beras oleh Pemerintahan Jokowi Dipastikan akan menimbulkan kerepotan dari negara negara sebelah, terutama bagi negara negara yang menitikberatkan pendapatnya dari export Beras, Program pemerintah ini sungguh membuat mereka kelabakan, simak bagaimana menteri pertanian menjelaskan dengan pasti bahwa program ini sungguh nyata, selain memenuhi kondisi pangan kita, tidak menutup kemungkinan program swasembada beras ini dapat menjadi program unggulan untuk export ke negara lain

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan sejumlah negara kerepotan karena Indonesia sudah tak lagi mengimpor beras. Salah satu negara yang mulai merasa kerepotan adalah Thailand, yang biasa mengekspor beras ke Indonesia.



"Mereka bilang kerepotan karena Indonesia tak impor beras lagi," kata Amran Sulaiman saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Minggu, 26 Maret 2017.

Amran menuturkan beberapa waktu lalu dia bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima tamu dari Thailand. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Thailand menyebutkan kerepotan itu terjadi karena Indonesia adalah pasar ekspor beras mereka.

Selain Thailand, Amran mengungkapkan lembaga PBB, yaitu FAO, datang dan mengapresiasi langkah Indonesia yang bisa memenuhi kebutuhan berasnya. FAO juga mengapresiasi langkah Indonesia yang tak lagi mengimpor beras.

Menurut Amran, impor komoditas pangan erat kaitannya dengan harga diri bangsa. Bagi dia, kalau mau dihargai bangsa lain maka harus bisa memenuhi kebutuhan sendiri. "Melalui pangan bisa terhindar di mata dunia."

Simak Pula: Bulog Berharap Tahun Ini Tak Ada Impor Beras

Amran mengungkapkan tahun ini dan tahun lalu tak ada cerita mengenai impor beras, dan dia berharap hal ini dapat terus-menerus terjadi. "Ini kehormatan untuk anak-cucu kita, tak ada impor beras, kalau mau pasti bisa," ujarnya.[temp]

Giliran Plt Gubernur Sumarsono Yang Kini Menampar Anies Soal Open Governance

 




Kita semua pasti kenal dengan Plt Gubernur rasa Gubernur asli Sumarsono. Dirinya memang harus netral, tapi sepertinya debat soal Open Governance membuat dirinya pun perlu ikut angkat bicara.

Kita tahu sendiri bahwa Jakarta itu sudah sangat open. Kalau dipaksa lebih open bisa-bisa semua PNS buka baju. Tapi Anies entah mengapa merasa bahwa Jakarta itu belum cukup kadar Open Governancenya. Nah, disini Sumarsono memberika respon yang begitu sadis.

“Setahu saya sebagai Dirjen Otda melihat perkembangan daerah se-Indonesia, tidak ada daerah lain yang setransparan Jakarta” ucap Soni.

“Mungkin kurang informasi saja. Barangkali, maklum, orang luar butuh informasi. Itu berarti Pemprov DKI mungkin termasuk lewat medianya belum mensosialisasikan atau sosialisasinya enggak menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ucap Soni.

Hahahaha. Anies kembali disebut kurang informasi. Setelah debat kemarin dimana Anies memakai data abal-abal dan disebut oleh Ahok datanya dari mana, sekarang Sumarsono pun menyebut Anies begitu. Bagaimana tidak sakit, semua pihak Pemprov DKI membantah pernyataan Anies. Kita tahu sendiri bahwa Sumarson itu mesti netral, tidak mendukung Ahok.

Bila sudah begini, jelas bahwa apa yang dikatakan Anies itu asal cuap. Apa Anies tidak berusaha mencari di Internet data anggaran Provinsi DKI? Apa Anies tidak pernah mencari channel Pemprov DKI yang memuat video sidang anggaran? Kayaknya Anies perlu searching google dulu sebelum bicara.

“Saya luruskan dulu, yang adalah yang disebut dengan good governance bukan open governance. Good governance itu komponennya, prinsip-prinsipnya ada 10 prinsip. Tiga paling penting adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi,” ujar Soni

“Mungkin yang dimaksud open governance oleh Pak Anies aspek transparansi di dalam clean governance yang transparan,” imbuhnya.

Menurut Soni, Jakarta adalah kota dengan tingkat transparansi paling tinggi di Indonesia. Indikator tersebut bisa dilihat dari akses kepada publik yang dapat dengan mudah dibuka. Tak hanya itu, rapat-rapat yang digelar juga dapat dengan mudah dilihat dari media sosial.


Sudah jelas bukan? Kalau Sumarsono yang bukan pendukung Ahok saja sudah membantah Anies, Anies mau ngeles apa lagi?

Anda bisa akses namanya Gubernur memimpin rapat saja besoknya atau hari itu bisa akses di Youtube. Saya kira sangat open. Ada keluhan juga bisa diakses lewat qlue,” ujar Soni.

Nah, kurang open apalagi coba? Anies selalu menuduh ini itu kepada Ahok tetapi semuanya dengan mudah terpatahkan. Apa kabar tuduhan Anies ada mall yang dibangun diatas tanah negara? Sekarang Anies diam seribu bahasa. Kalau didiamkan berarti saat itu Anies menuduh tanpa data. Sekarang tidak berani bilang apa-apa lagi.

“Jadi dari segi transparansi kekaguman saya terhadap Jakarta justru sangat open,” tambah Soni.

Bila Sumarsono saja bisa kagum dengan transparansi Jakarta, masak Anies masih merasa Pemprov Jakarta tertututp? Apakah Anies sendiri transparan saat masih di kementrian pendidikan? Bagaimana laporan keuangan soal diundangnya Indonesia ke pameran buku di Jerman?

Indonesia menghabiskan 146 Milyar selama 3 hari. Buku yang dihadirkan pun hanya 200 buku. Bayangkan, buku tersebut dibuat dari apa? Bersampul emas dan permata? Apa Anies berani dengan transparan menunjukkan laporan keuangan tersebut? Kalau tidak berarti Anies memang hanya mampu bicara, teori semua tanpa praktek.

Coba, dari semua tuduhan Anies, mana yang benar-benar kenyataan? Data saat debat saja bisa bersalahan, tuduhan mall di atas tanah negara sudah didiamkan, sekarang menuduh Jakarta kurang open? Wah, betul-betul Anies ini. Asal cuap tanpa bukti. Santun kata-katanya tapi hatinya titik-titik.

Anies sebaiknya mengenal apa itu google. Mbah google bisa membantu Anies untuk mencari data yang bisa menjatuhkan Ahok. Tapi harusnya Anies sudah tahu hal ini. Apa jangan-jangan Anies tidak bisa menemukan kesalahan Ahok di google.com? Jadi Anies lari ke sapi-sapian.com yang bisa menemukan kesalahan Ahok dengan mudah.

Hm… Sepertinya memang hal itu yang terjadi. Tuduhan Anies membuat orang garuk kepala. Ya, mananya juga sudah kebelet ingin jadi Gubernur. Logika dibuang demi mendapatkan kekuasaan. Salam Manies.swd

Kepada Delegasi S&P Sri Mulyani Paparkan Kiat Jitu Pemerintah Amankan Perekonomian Indonesia

 



MI/Rommy Pujianto


MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kedatangan delegasi Standard and Poor's (S&P), Jumat (24/3) pagi. Lembaga pemeringkat internasional itu tengah meninjau perkembangan ekonomi Indonesia dalam rangka melakukan penilaian tahunan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara yang ikut dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam itu mengungkapkan, pihaknya menjelaskan kondisi terakhir ekonomi Tanah Air di bawah tekanan ekonomi global.

Dirinya mengatakan dalam pertemuan tadi dibicarakan mengenai upaya Pemerintah dalam mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama penerimaan pajak termasuk juga mengenai kebijakan tax amnesty untuk memperbaiki kepatuhan wajib pajak.

"Lalu nanti kita optimalkan untuk membuat profile pajak. Kan pada masukkan SPT ini Maret-April," kata Suahasil di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jemat (24/3).

Selain itu, dijelaskan juga mengenai komitmen dan mekanisme dalam pembangunan infrastruktur yang tidak hanya mengandalkan APBN, namun juga mengundang swasta dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang dijamin oleh Pemerintah. Jaminan tersebut diberikan untuk mengantisipasi jika terjadi ketidakpastian proyek di masa mendatang (contingent liabilities).

"Nah itu uraikan bahwa contingent liability kita awasi dengan ketat. Sekarang sekitar 3%-4% dari PDB itu masih cukup rendah," ujar dia.

Selain itu, lanjut Suahasil, dijelaskan juga upaya dalam mengelola utang secara pruden. Hal itu bisa dilihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yakni 28% yang mana lebih baik jika dibandingkan negara lain. (OL-5)

Pernyataan Titiek Soeharto Soal Masa Orba Dinilai Menyesatkan dan Mengelabuhi Masyarakat

 

TITIEK SOEHARTO DI MIMBAR UTAMA PADA JEDA SIDANG PARIPURNA PEMILIHAN PIMPINAN MPR DI GOMPLEKS PARLEMEN SENAYAN, JAKARTA, 7 OKTOBER 2014. FOTO: TEMPO/DHEMAS REVIYANTO

Jakarta – Pernyataan Anggota DPR RI Siti Hediati Heriyadi atau Titiek Soeharto tentang reformasi yang tidak membuat Indonesia lebih baik disayangkan banyak kalangan. Putri mantan Presiden Soeharto dinilai hanya membesar-besarkan capaian rezim orde baru (Orba) dan mengabaikan fakta penguatan peran masyarakat sipil di masa Reformasi.

“Kami menilai pernyataan Titiek Soeharto menyesatkan, karena mengabaikan fakta jika ada perbedaan sangat besar masa orde baru dengan masa reformasi,” ujar Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Rumah Gerakan (RG) 98 Wawan Purwandi dalam siaran persnya di Jakarta yang diterima, Senin (13/3/2017).

Menurutnya, Titiek Soeharto harusnya menyadari jika terjadi perubahan besar-besaran dalam sistem politik Indonesia pasca tumbangnya Rezim Orba. Jika sebelumnya semua aktivitas pembangunan serba bersifat sentralistik dan tertutup, maka saat ini proses pembangunan dilakukan dengan sistem desentralisasi yang melibatkan peran aktif masyarakat.

“Kami curiga pernyataan Titiek Soeharto hanya mencoba mengelabui masyarakat dengan iming-iming kesejahteraan semu seperti pada masa Orba. Masyarakat hanya dicekoki dengan jargon sembako murah, BBM murah, dan kondisi damai tanpa mengetahui jika semuanya diciptakan dengan timbunan utang dan moncong senapan,” kata dia.

Wawan menilai di masa Orba peran masyarakat sipil dalam proses pembangunan nasional dikebiri. Kondisi tersebut jauh berbeda jika dibandingkan dengan kondisi saat ini di mana peran masyarakat terus diperkuat baik dalam proses menentukan kebijakan maupun pelaksanaan kebijkakan pembangunan di lapangan. Dia mencontohkan di bidang politik, pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Jika di masa orde baru tentu hal tersebut tidak dimungkinkan, karena kuatnya intervensi penguasa dalam menentukan pemimpin-pemimpin pemerintahan. Pun juga di bidang ekonomi terjadi perubahan sangat besar di mana dengan sistem desentralisasi transfer anggaran ke daerah jauh lebih besar dibandingkan saat Orde Baru.

“Di masa reformasi ini pun pengakuan terhadap peran masyarakat dilakukan hingga di level desa dengan diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6/2014 tentang Desa. UU tersebut menyatakakan dengan tegas tentang jaminan pengakuan peran dari warga desa dalam menentukan arah pembangunan di wilayah masing-masing. Tak hanya itu UU tersebut juga menjamin pasokan pendanaan pembangunan desa dengan Dana Desa yang ditransfer langsung ke desa-desa,” ungkapnya.

Jika saat ini, kata Wawan masih dijumpai berbagai ketimpangan sosial hal itu tak lebih sebagai sisa dampak pola pembangunan yang dilakukan di masa orde baru. Dia menilai saat orde baru pembangunan hanya difokuskan di Pulau Jawa. Dengan berbagai regulasi pembangunan juga disetting untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Dengan kondisi tersebut, maka wajar jika saat ini ketimpangan pembangunan masih terasa.

“Sejak reformasi hal itu pelahan diubah, tentu tidak bisa dengan sim salabim semua bisa berubah dengan waktu cepat. Namun kami melihat sudah ada perubahan mendasar jika dibandingkan masa orde baru. Pemerintah Jokowi-JK pun saat ini lagi giat-giatnya mengeser pola pembangunan Jawa Sentris ke Indonesia Sentris dengan berbagai proyek infrastrukturnya tentu fakta ini sangat berbeda dibandingkan masa orba,” papar dia.

Untuk diketahui pernyataan Titiek Soeharto jika kondisi masa orde baru lebih baik daripada masa reformasi disampaikan saat dzikir bersama di Masjid At-Tien, Pondok Gede, Jakarta Timur. Kegiatan tersebut digelar oleh Keluarga Besa Soeharto untuk memperingati 51 Tahun Surat Perintah 11 Maret (Supersemar).

Reporter: Richard Andika, NN

Bentangan Tanggul Raksasa di 3 Propinsi dan Ramalan Jakarta Tenggelam di 2050

 







Jakarta - Jakarta diproyeksi tenggelam pada 2050. Beban kepadatan dan rusaknya lingkungan membuat permukaan tanah di Jakarta turun sehingga kemudian membuat air laut masuk hingga ke kota. Tanggul yang sekarang ada tidak cukup untuk membendung.

Demikianlah hasil kajian Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR) pada 2014 silam seperti dikutip detikFinance, Kamis (9/3/2017).

Dalam kajiannya disebutkan bahwa penurunan permukaan tanah setiap tahun rata mencapai 7,5 cm. Kawasan Pluit, Jakarta Utara diperkirakan mengalami penurunan yang lebih cepat.

Atas dasar itu kemudian proyek tanggul raksasa atau giant sea wall dikebut. Secara konsep dimatangkan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dilanjutkan dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

Sekarang Presiden Jokowi kembali melanjutkan proyek, setelah dikaji ulang selama dua tahun lamanya.

"Ya pokoknya tahun ini harus dimulai pembangunan 20 km tanggul pantai, untuk selamatkan Jakarta dari banjir rob," ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, di Komplek Istana Kepresidenan.

Dalam rencana sebelumnya, ini akan meliputi 3 tahap, yakni Pertama atau tahap A, yaitu penguatan garis pantai Jakarta sudah dimulai pada tahun 2014. Rencananya dilakukan hingga 2018 atau 4 tahun ke depan.

Pada fase ini mencakup penguatan tanggul dan pemasangan stasiun pompa. Total investasinya mencapai US$ 1,9 miliar.

Kedua atau tahap B pembangunan tanggul laut luar dan reklamasi laut (pulau buatan) seluas 1.250 hektar hingga 4.000 hektar pada periode 2018-2022. Pada fase ini juga akan dikembangkan jalan tol dari Tangerang dan Bekasi. Termasuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dari pusat kota ke Jakarta.

Pada fase ini, selain pembangunan tanggul laut luar, juga ada pembangunan stasiun pompa, pintu air, pemindahan jaringan pipa, restorasi hutan bakau dengan perkiraan biaya US$ 4,8 miliar.

Ketiga alias tahap C, ini merupakan fase pembangunan tanggul luar di sisi timur Jakarta, namun sampai saat ini belum bisa ditentukan apakah tanggul laut di sisi luar bagian timur diperlukan. Alasannya penurunan muka tanah di kawasan timur masih relatif lambat dan sungai-sungai utama masih mengalir bebas.

Diperkirakan butuh anggaran hingga Rp 500 triliun (pemerintah dan swasta) untuk menyelesaikan proyek ini secepatnya pada 2022 atau paling lambat 2030.

Pemerintah belum mengkonfirmasi, apakah proyek yang akan dijalankan akan sama seperti yang direncanakan sebelumnya. Meskipun tujuannya sama, adalah mengantisipasi Jakarta yang diprediksi tenggelam pada 2050.(mkj/hns)

Dibangun Sepanjang 33 Km, Tanggul Raksasa Membentang di 3 Provinsi



Rencana pembangunan proyek tanggul raksasa atau giant sea wall berlokasi di pinggir laut utara Jakarta. Proyek ditujukan untuk mengantisipasi banjir yang diproyeksi akan menenggelamkan Jakarta pada 2050 mendatang.
Berdasarkan dokumen detikFinance, Kamis (9/3/2017) tanggul ini direncanakan akan dibangun sepanjang 33 km, membentang di 3 Provinsi yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.
Pada tahap awal, pasca peletakan batu pertama (groundbreaking) yang sempat dilakukan pada Oktober 2014 tersebut, tanggul akan dibangun sepanjang 8 km. Anggaran yang dibutuhkan adalah Rp 3,2 triliun.
Pembiayaan proyek tahap awal itu tadinya menggunakan dana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI Jakarta yang masing-masing 50%.

Giant sea wall masuk dalam konsep kawasan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN).

NCICD di perairan Teluk Jakarta dianggap sebagai opsi terbaik untuk mencegah Jakarta Utara tenggelam di 2050. Diperkirakan butuh anggaran hingga Rp 500 triliun (pemerintah dan swasta) untuk menyelesaikan proyek ini secepatnya pada 2022 atau paling lambat 2030.
Akan tetapi pemerintah belum mengkonfirmasi, apakah proyek yang akan dijalankan akan sama seperti yang direncanakan sebelumnya. (mkj/mca)

Sandiaga ; Kepemimpinan Ahok Hanya Berpihak Kepada Golongan Menengah ke Atas

 
Sandiaga Uno (Jabbar Ramdhani/detikdom)

Jakarta - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut pembangunan di Jakarta tidak merata. Sandiaga mengatakan pertumbuhan ekonomi hanya menyentuh kalangan menengah ke atas.

"Banyak sekali pengangguran sekarang. Kepemimpinan Pak Basuki (Ahok) sekarang hanya memberi kesempatan ke golongan menengah ke atas. Golongan ke bawah tidak ikut merasakan kue pertumbuhan ekonomi secara merata," kata Sandiaga di Posko Melawai, Jalan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (7/3/2017).

Sandiaga mencontohkan program Ahok yang tidak berpihak kepada rakyat adalah program 'Lelang Konsolidasi'. Ia mengatakan program tersebut hanya menguntungkan para pemodal.


"Saya dapat masukannya dari teman Kadin, mengenai salah satu program lelang konsolidasi. Program lelang konsolidasi jelas tidak memihak UMKM. Lelang konsolidasi mengangkat jumlah yang tidak bisa dijangkau oleh pelaku UMKM," katanya.

"Itu sudah tervalidasi. Mungkin ada sebuah alasan konkret dari Pak Basuki kenapa memihak pengusaha besar. Tapi, bagi kami, tawarannya melalui OK OCE bagi UMKM," sambungnya.

Sandiaga mengatakan program OK OCE yang dicanangkan lebih berpihak kepada kebanyakan warga Jakarta. Pihaknya berjanji akan menggalakkan OK OCE tanpa bantuan APBD.

"Program kami OK OCE tidak akan menggunakan APBD, kami akan merangkul institusi perbankan, institusi lembaga ekonomi syariah, koperasi, modal ventura, major investor. Itu semua kita ramu dalam satuan pilar pemberdayaan dan di dalam program OK OCE," katanya.
(fdu/imk)detik

Jokowi Nekat Bangun Trans Papua, PUPR: Untuk Keadilan dan Pemerataan Ekonomi

 
Trans Papua, (Foto: Hendra Kusuma)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbilang nekat karena memutuskan untuk mengebut penyelesaian Jalan Trans Papua yang memiliki panjang 4.330,07 km.

Jalan Trans Papua ini akan menghubungkan Koto Sorong di ujung Provinsi Papua Barat dengan Merauke yang berada di ujung Provinsi Papua.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, kenekatan Presiden Jokowi hanya untuk keadilan dan menyamaratakan perekonomian di Indonesia.

"Satu untuk keadilan, untuk sekarang ini sudah banyak rumah-rumah di pinggiran jalan, jadi selain keadilan untuk kegiatan ekonomi juga," kata Basuki di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Tidak hanya itu, Basuki menyebutkan, pembangunan Jalan Trans Papua juga memberikan kemudahan khususnya akses masyarakat yang selama ini berada di tengah hutan menuju ke kota.

"Dulu kan jalannya hutan berapa hari, sekarang kan walaupun masih ada yang jalan tetapi kan berjalan kaki di jalan, tidak melalui hutan dan tebing yang susah, jadi lebih cepat," tambahnya.

Lanjut Basuki, Jalan Trans Papua juga secara langsung mampu menurunkan biaya logistik di Papua yang selama ini terkenal dengan biaya yang tinggi. Dia mencontohkan, seperti harga semen di Wamena yang dibanderol Rp 2,5 juta per sak ukuran 40 kg.

Menurut Basuki, jika telah Jalan Trans Papua tersambung, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat, salah satunya penurunan harga semen.

"Jadi untuk memberikan kesamaan harga untuk semen belum ketemu jurusnya, kita coba nanti dengan tersambungnya nanti dari Mamugu-Batas Batu-Duga-Wamena pasti turun itu harga di Wamena," kata dia.

Basuki mengungkapkan, sampai 2019 target pemerintah terhadap Jalan Trans Papua adalah tersambung dari Sorong-Merauke sepanjang 4.330,07 km dengan lapisan yang beragam, maksudnya jalan sebagian sudah ada yang diaspal, sebagiannya masih urugan pilihan atau tanah japat.

"Jadi sering saya bilang tidak hanya menghubungkan satu tempat dengan tempat lain tapi juga untuk menurunkan kemahalan," tandasnya.

Sampai 2016, Jalan Trans Papua khususnya di Provinsi Papua Barat memiliki panjang 1.070,62 km. Di mana, 1.058,76 km sudah dibangun dan hanya menyisakan 11,86 km. Sedangkan khusus di Provinsi Papua sepanjang 3.259,45 km telah terbangun 2.792,27 km dan masing menyisakan 467,18 km. (dna/detik)

Integritas dan Mental Baja Pak Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar

 

Langkah berani telah ditempuh oleh Jajaran Kementrian ESDM, dibawah komando duet maut Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar. Mereka melakukan hal yang selama ini dirasa mustahil untuk dilakukan yaitu melawan raksasa pertambangan bernama P.T Freeport Indonesia (Freeport).

PT Freeport Indonesia sebenarnya adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. yang berpusat di Amerika sana. Sejak dimulainya orde baru sekitar tahun 1966 sampai sekarang, berarti mereka telah beroperasi mengambil hasil bumi Indonesia selama kurang lebih 40 tahun !. Dan selama itu pula mereka dengan “restu” penguasa tentunya menikmati segala fasilitas dan keuntungan yang sangat banyak. Bayangkan saja selama perpuluh tahun itu berapa ton emas yang didapat dari sana. Amerika maju, Indonesia ya begini-begini saja, Apalagi saudara kita di Papau.

Tetapi jaman telah berubah dan Freeport rupanya masih terlena dan masih menganggap pemerintah Indonesia adalah seperti yang lalu – lalu. Kalau dulu kasih upeti, sumpal mulut dari pejabatnya sampai para anggota – anggota wakil rakyatnya, maka semuanya akan beres dan bisnis berjalan seperti biasanya. Tetapi sekarang tidak bisa.

Freeport saat ini seperti baru terjaga dari mimpi indahnya. Zona nyaman mereka saat ini benar – benar terusik. Bahkan kalo salah langkah bukan zona nyaman yang mereka tinggali tapi zona kebangkrutan. Pemerintah lewat kementrian ESDM saat ini menurut penulis sedang berjuang untuk mengembalikan “kedaulatan” energi yang berpuluh tahun hilang. Bukan sekedar bicara ketahanan atau ketersediaan tapi lebih besar daripada itu kita bicara kedaulatan dan harga diri bangsa. Satu kata untuk Freeport saat ini yaitu : Ttunduklah kepada peraturan yang ada di Indonesia.

Perlawanan pasti ada. Dengan dana yang sangat-sangat besar maka di ibaratkan Freeport dapat membeli “senjata” dari jenis apa saja. Senjata itu bisa berupa hal paling sederhana seperti : mengancam akan ini-itu, sampai kepada yang ekstrim misalnya merongrong kewibawaan negara lewat berbagai tangan atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.

Maka untuk melawan raksasa tersebut Presiden mau tidak mau harus memperkuat jajarannya. Presiden pasti sadar sejak beliau diangkat dulu bahwa masalah perpanjangan kontrak Freeport ini pasti akan muncul kepermukaan. Maka Presiden harus menempatkan orang yang mempunyai standar integritas sangat tinggi di posisi pengambil keputusan dalam hal ini Menteri ESDM. Hal ini menjadi masuk akal karena kalau saja menteri masih tergiur dengan namanya kekayaan dan materi, maka sangat mudah bagi para pelaku disektor pertambangan untuk mendapatkan “jalan pintas”, apalagi untuk perusahaan sekelas Freeport. Kasarnya tinggal kasih cek kosong nominalnya tulis sendiri pun Freeport masih bisa membayarnya.


Pilihan cerdas Presiden saat mengangkat duet maut Jonan dan Arcandra. Pada awalnya mungkin Presiden menganggap Arcandra yang sudah malang melintang di dunia perminyakan bisa mengawal sektor energi di Indonesia. Tetapi memang jalan Tuhan tidak bisa kita prediksi. Entah bagaimana ceritanya Arcandra harus menerima kenyataan bahwa status kewarganegaraannya dipermasalahkan. Pada saat itu publik sempat berspekulasi nama – nama yang akan diangkat Presiden menjadi menteri ESDM. Nama – nama dari kalangan praktisi pertambangan dan politik malah mendominasi sedangkan nama Jonan sendiri tentunya jauh dari ramalan para ahli sekalipun untuk menduduki jabatan tersebut. Ketika nama Jonan akhirnya diumumkan, pada saat itu saya membatin, ternyata Tuhan tidak tidur. Pilihan yang sangat tepat dari pak Presiden bahkan ditambah dengan diduetkan Archandra sebagai wakilnya. Klop. Satu jago manajemn satu jago masalah teknis.

Jonan, memang bukan dari praktisi teknis, beliau adalah berlatar belakang pendidikan ekonomi. Sebelum terjun ke jajaran kepemerintahan lewat P.T Kereta Api , jabatan Jonan adalah sebagai Managing Director Citibank. Dunia energi sebenarnya dunia yang sangat baru bagi seorang Jonan, tapi mengapa Jokowi mempercayakan sektor “basah” ini kepadanya. Tentu saja Presiden mempunyai alasan yang jauh lebih masuk akal dari pada sekedar “keras kepala dan suka terjun ke lapangan”.

Integritas Moral dan mental baja yang ada pada diri Jonan menurut penulis itulah yang membuat dia selalu memberikan warna berbeda disetiap lini penugasannya. Bayangkan apabila Jonan tidak mempunyai 2 hal ini saat harus berhadapan dengan Freeport. Sudah jelaslah bahwa pemerintah bakal bertekuk lutut seperti biasanya kepada kemauan Freeport.

Ada hal menarik beberapa waktu lalu disaat Presiden ditanya mengenai masalah Freeport. Dengan entengnya beliau menjawab “ Tanya ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral” . Pernyataan ini menurut penulis setidaknya mengandung dua makna. Pertama ke Frepport sendiri bahwa masalahmu itu bukan levelnya Presiden. Bukan G to G (Government to Government) tetapi B to B (Business ke Business), ini bukan masalah antar pemerintahan ini masalah bisnis, kalau masalah investasi bisnis ya cukup ke kementrian bersangkutan saja penyelesaiannya. Kedua pernyataan ini sesungguhnya bahwa Presiden menaruh kepercayaan penuh kepada menteri bersangkutan dan jajarannya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Presiden tidak takut bahwa kekuasaan yang dia berikan akan disalahgunakan.

Masalah Integritas Jonan memang sudah tidak diragukan lagi. Tetapi selain itu ternyata mentalnya juga patut diacungi jempol. Penulis dapat bayangkan, betapa besar tekanan yang dia hadapi saat ini. Kiri kanan atas bawah semua mengarah kepadanya. Sebagai gambaran betapa besar tekanan yang terjadi disekitar kisruh Freeport sekarang adalah bahwa seorang mantan Marsekal (Bintang 4) yang notabene bukan orang sembarangan harus sampai mengundurkan diri sebagai direktur utama Freeport. Keselamatan jiwa dan keluarga mukan mustahil adalah hal yang perlu mendapatkan perhatian ekstra saat ini. Demi kekuasaan apa yang tidak mungkin terjadi. Apalgi ini terkait dengan perputaran uang yang sangat – sangat besar. Bukan milyar lagi tapi ratusan bahkan ribuan Triliyun.

Kami sebagai masyarakat awam, tentunya berharap masalah Freeport ini dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat serta dapat memberikan keuntungan yang sebesar – besarnya untuk Indonesia. Apapun yang terjadi kedepan Jonan dan Archandra harus tetap kita dukung. Perjuangan mereka jelas tidaklah mudah. Mereka juga butuh kekuatan dukungan dari kita semua. Kalau memberikan pikiran dan tenaga tidak bisa. Setidaknya kita jangan menghujat apa yang telah mereka perjuangkan.

Salam.SWD

Sri Mulyani: Ini Masalah Anies Diberhentikan Dari Jabatan Menteri , Pak Anies Jangan Pura-pura Tidak Tahu

 



Kondisi Ekonomi yang bergejolak sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2016, telah memaksa Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet. Maka dengan sopan santun Presiden Jokowi menjelaskan kepada Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim bahwa Pemerintah Indonesia membutuhkan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan menggantikan Bambang PS Brojonegoro.

APBN-P 2016

Tidak butuh lama bagi seorang Sri Mulyani untuk mengetahui postur anggaran dalam APBN baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Salah satu yang cukup mencengangkan adalah kelebihan dana anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang dana anggaran tunjangan profesi guru di APBN 2017 sebesar 23.3 triliun, sebuah angka yang fantastis.

Beberapa komentar yang muncul dari dana over budget ini menurut Kompas.com :

“Jadi gurunya memang enggak ada atau gurunya ada, tetapi belum bersertifikat, itu tidak bisa kami berikan tunjangan profesi. Kan tunjangan profesi secara persyaratan (berlaku) bagi mereka yang memiliki sertifikat. Coba bayangkan sebesar itu, Rp 23,3 triliun sendiri,” kata Sri Mulyani.

“Ini barangkali pembelajaran untuk perencanaan (anggaran) yang lebih baik sehingga kita tidak membuat over budgeting yang membuat beban yang luar biasa besar,” kata Sri Mulyani.

“Saya belum tahu masalahnya, tetapi ya tentu salah hitung,” ucap Kalla

“Kalau kelebihan ya dipotong. Yang penting belum dibelanjakan,” kata Kalla

“Kami malah mempertanyakan bagaimana mungkin pengelola guru bisa salah hitung anggaran tunjangan profesi guru yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dibayarkan,” kata Unifah (Pelaksana Tugas Ketua PGRI)

“Yang dibayar hanya setengahnya lebih sedikit karena hanya 1,2 juta guru yang disertifikasi. Bandingkan dengan data guru yang diakui 2,2 juta guru. Artinya masih 1 juta guru yang belum disertifikasi,” ucap Unifah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sesuatu yang aneh muncul, karena penjelasan over budget ini disampaikan oleh Dirjen Guru dan tenaga Kependidikan Sumarna Suryapranata, hal ini terjadi karena perubahan data guru yang sudah disertifikasi dan berhak mendapatkan tunjangan profesi. Ada data lainnya bahwa guru pindah menjadi pejabat atau pensiun.

Data jumlah guru tersertifikasi di Kemenkeu sebanyak 1.221.947 orang, sedangkan data di Kemendikbud sebesar 1.638.240 orang, artinya terdapat perbedaan sebesar 416.473 orang. Bandingkan dengan data dari PGRI, jumlah guru tersertifikasi sekitar 1.2 juta dan yang belum tersertifikasi ada sekitar 1 juta guru.

Pembaca Seword.com keganjilan dan keanehan ini memunculkan beberapa pertanyaan seperti :

Mengapa data bisa berbeda di kedua kementerian dan PGRI untuk jangka waktu yang cukup lama ?
Mengapa seorang Dirjen yang harus melakukan penjelasan, bukan Menterinya ?
Sudah berapa lamakah over budget ini terjadi ?
Bila selalu over budget kemanakah larinya semua uang tersebut ?

Anies Baswedan

Penulis gagal paham dengan semua kejadian tersebut karena menyangkut uang 23.3 triliun yang salah hitung, dan seorang Anies Baswedan tidak atau belum melakukan penjelasan yang masuk akal.
Banyak sekali pertanyaan yang muncul terhadap Anies akibat situasi ini :

Apakah penjelasan yang dilakukan oleh Dirjen merupakan bentuk lepas tangan ?

Ataukah karena ini sebuah pencitraan, karena selama ini Anies dikesankan sebagai orang yang santun ?

Bagaimana apabila bapak menjadi seorang Gubernur ?

Apakah akan melemparkan kesalahan ke bawahan dan bla. . . bla . . . bla . . .?

Untung saja ada Sri Mulyani yang begitu teliti dan detail sehingga kesalahan yang ada dapat segera ditemukan. Sekali lagi sosok Sri Mulyani harus diapresiasi dengan secangkir kopiku. Ketidakcermatan ini, menjadi sangat mungkin bahwa ini sebagai salah satu bahan pertimbangan Pakde Jokowi pada akhirnya mengkartu merah Anies.

Gubernur DKI Jakarta

Menjadi Gubernur DKI Jakarta yang memiliki tingkat kompleksitas pekerjaan yang lebih banyak walaupun dalam skala Propinsi tetapi menyangkut semua bidang pemerintah. Kita ingat bagaimana problem yang dihadapi Pakde Jokowi dan Koh Ahok saat memimpin mulai dari perdebatan anggaran di DPRD yang sarat kepentingan, Staf Pemda yang masih memiliki sifat birokrat bukan pelayan masyarakat. Mulai dari isu sederhana ibu-ibu yang tidak bisa membeli buku untuk anaknya sampai reklamasi yang berskala nasional dengan segala kerumitannya.

Semua persoalan yang ada harus diselesaikan dengan teliti dan profesional, dan yang paling penting berani menanggung kesalahan anak buah, tampil di depan, bukan dengan beretorika. Level DKI Jakarta dibawah Pakde Jokowi dan Ahok sudah sedemikian tinggi, semua harus cepat, tepat dan teliti sehingga yang ada adalah kerja, kerja, kerja, kerja dan kerja.
baca juga ; 

SKAKMAT : Anies Singgung Tarif Air Rp. 1.050 Ahok Yang Tidak Benar, PT. Aetra Milik Sandiaga Malah Membela Ahok


Apakah seorang Anies mau dan mampu menjadi Gubernus DKI Jakarta ? Apabila melihat CV beliau sebagai seorang mantan Mendikbud dan track record nya, bagi penulis rasanya terlalu riskan dan berbahaya untuk seukuran DKI Jakarta. Ingat Pak Anies uang 23.3 triliun bukanlah uang yang sedikit dan perlu dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan sekedar menghabiskan anggaran 100% untuk bagi-bagi proyek balas budi. Ah . . . Untungnya 23.3 triliun selamat.
baca juga :

Membongkar Kebusukan Anies Baswedan Saat Menjabat Mendikbud

Pilkada DKI tidak Akan Bisa Netral, Ketua Bawaslu, Calon Ketua KPU, Ternyata ...

Melihat Video Dr. Zakir Naik Soal Al-Maidah 51 , Rizieq Shihab FPI Bisa Kejang...

Bernafsu Sekali Demi Lengserkan Ahok, Gagal Dengan 4 Kali Aksi Masa, 4 Fraksi DPR Ubah Strategi Menjadi AHOK-GATE

Geram, PDIP Bongkar Biang Kerok Yang Bikin Ahok Djarot Gagal Menang Satu Putaran

Agus Kalah, Pertanda Berjalannya Strategi SBY sesuai Skenario

Mendagri Siap Pasang Badan, Dia Menjamin Status 'Gubernur' Ahok Tak Akan Terancam

Seperti cocok dengan lagunya Meja – All About the Money

It’s all ’bout the money
It’s all ’bout the dumb dum,
And I don’t think It’s funny
To see us fade away
It’s all ’bout the money
It’s all ’bout the dumb dum,
And I think we got it all wrong anyway

Salam NKRI seword

Saham MNC Group milik Bohir Anies, Hary Tanoe Rontok Gara-Gara Antasari Azhar

 

Sejumlah saham MNC Group milik bohir Anies Baswedan, Hary Tanoe terpantau turun pada penutupan perdagangan saham, Selasa (14/2/2017). Berdasarkan pantauan di bursa, saham-saham MNC Group kompak memerah di atas 1 persen.
Saham PT Global Mediacom Tbk (BMTR) tercatat turun 4,07 persen. Saham PT MNC Investama Tbk (BHIT) terpantau turun 2,14 persen. Sementara saham PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) tercatat turun 6,18 persen.
Anomali terjadi untuk saham PT MNC Land Tbk (KPIG) yang naik 9,23 persen. Sedangkan saham PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) terpantau ditutup pada posisi tetap di level 1.025.
Turunnya saham-saham MNC Grup terjadi sejak sesi I pembukaan perdagangan saham pada Selasa.
Belum jelas sentimen apa yang menyebabkan rontoknya saham-saham MNC Group. Atau, apakah turunnya saham-saham MNC Group berkaitan dengan dibukanya kembali kasus Antasari Azharyang menyeret nama CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo?
Sebelumnya, mantan orang nomor satu di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut mengaku bahwa sekitar Maret 2009, dia pernah didatangi oleh CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo.
Saat itu, kata Antasari, Hary mengaku diutus oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai Presiden keenam RI untuk menemuinya.
Hary meminta Antasari agar tidak menahan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantowi Pohan, besan SBY.
“Beliau diutus oleh Cikeas saat itu. Siapa Cikeas? SBY. Datang minta supaya saya jangan menahan Aulia Pohan,” ujar Antasari di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Pernyataan Antasari Azhar benar-benar telah membongkar jaringan SBY, Hary Tanoe dan Anies Baswedan. Tidak hanya terkait kriminalisasi terhadap Antasari Azhar saja, tapi juga pergerakan aksi-aksi massa dan keterlibatan jaringan ini dalam Pilgub DKI.
Jaringan media Hary Tanoe selama Pilgub melakukan liputan khusus pada aksi-aksi massa yang mengaku “Bela Islam” baik dalam Aksi 411, 212 dan 112. Media-media Hary Tanoe juga melakukan liputan khusus pada pemolesan citra Anies Baswedan selama Pilgub DKI.
Hubungan Hary Tanoe dan Anies Baswedan ternyata memiliki sejarah yang panjang. Saat Anies Baswedan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) terlibat korupsi dan melalui Partai Politik Hary Tanoe: PERINDO. Maka sangat masuk akal dalam Pilkada DKI. (kompas/gerpol)

Hasil Diplomasi Bilateral 2 Negara , Jokowi Akan Segera Sita 7000 Triliun Hasil Kejahatan Yang Disimpan di Swiss

 
Jokowi Akan Mulai Sita 7000 Triliun Hasil Kejahatan Yang Disimpan di Swiss – Pendanaan uang segar untuk membangun Indonesia akan segera terwujud kembali. Pemerintahan Joko Widodo sangat luar biasa dalam menjalin bilateral dengan dunia. Yang dulunya dibiarkan oleh rezim sebelumya sekarang dibongakar, diangkat dan ditarik ke Indonesia. Negara Swiss adalah Negara yang menggunakan system TAX HEAVEN namun bisa ditaklukan oleh Seorang JOKO WIDODO berkat kecerdasannya.

Pemerintah Indonesia dan Swiss sudah mengadakan perundingan ekonomi yang saling menguntungkan. Dalam perundingan tersebut disepakati membekukan dan menyita para pelaku kejahatan, termasuk koruptor di kedua negara. Dalam perjanjian kesepakatan kedua pemerintah adalah mengembalikan aset pelaku kejahatan kerah putih kepada negara Indonesia dan Negara Swiss.


Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memperkirakan, sedikitnya ada 84 WNI memiliki rekening gendut di bank Swiss. Nilainya mencapai kurang lebih US$ 195 miliar atau sekitar Rp 2.535 triliun (kurs Rp 13.000 per US$). Jauh di atas belanja negara dalam APBN 2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun.

“Kami sepakat untuk memulai rencana negosiasi Mutual Legal Asisgment (MLA). Pada April nanti tahap pertama negosiasi MLA akan dilaksanakan dan kami sepakat untuk mendorong agar agreement MLA itu bisa ditandatangani tahun ini,” ucap Menlu Retno dalam pernyataan bersama dengan Menlu Burkhalter pada 16/3/2015 di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta.

Retno menambahkan bahwa perjanjian ini sangat penting khusunya bagi Indonesia. Sebab, dengan perjanjian ini harta dan aset para pelaku kejahatan yang dilarikan ke Swiss bisa disita untuk negara.

“Bagi Indonesia kerjasama MLA sangat penting karena persetujuan itu menjadi dasar menyita, membekukan, dan mengembalikan aset para pelaku kriminal,” imbuh Retno.

Retno melanjutkan, kerjasama ini juga akan menjadi sinyal bagi dunia internasional bahwa Indonesia dan Swiss memiliki komitmen kuat dalam menanggulangi kejahatan lintas negara.

Selain membahas MLA, kedua Menlu ini juga membahas soal penguatan kerjasama bilateral dan ekonomi kedua negara, termasuk salah satunya adalah peningkatan ekspor kakao ke Swiss.

Kesepakatan itu disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Swiss, Didier Burkhalter, dengan Menteri Luar Indonesia, Retno Marsudi, di Jakarta.

Pernyataan SRI MULYANI Terkait Permintaan Rizieq Minta Seluruh Uang Baru Ditarik

 

"Bu Sri publik tdk permasalahkan logo. Mau logo mirip clurit kek. Mirip pacul kek yg ptg bs buat beli dan byr. Habib rizieq otaknya ketarik ke dengkul bu. Makanya sll bikin mslh..
Aneh ngaku ulama tp nalarnya ga jln. Agama itu membangun bkn malah menghancurkan. Agama itu memperbaiki akhlak bkn  merusak..." (eva)

"gak usah didengar bu,,,dia mah gtu, kalau gak bikin ribut bukan dia namanya. lagian gak penting skli didengar apa kata dia itu. memang siapa dia?..apa kontribusinya buat negara. yg ada malah memecah belah bangsa. smga dia lekas hengkang dri indonesia. Amin (kezia)

Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait dengan uang rupiah desain baru, yang ditudingnya memiliki logo atau simbol terlarang palu arit.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah untuk menarik peredaran seluruh lembaran uang rupiah desain baru tersebut. Guna mencegah kekhawatiran soal munculnya logo palu-arit.
Mendengar kabar tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani tak mau banyak berkomentar banyak ataupun klarifikasi terkait masalah tersebut. Sri Mulyani hanya mengatakan, sebelumnya pihak Bank Indonesia telah menjelaskan persoalan terkait dengan logo yang dituding simbol palu arit tersebut.
"Pak Gubernur BI sudah menyampaikan mengenai lambang tersebut," ungkap Sri Mulyanisingkat, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/1/2017).
Sebelumnya Gubernur BI, Agus Martowardojo, menjelaskan gambar yang dipersepsikan oleh sebagian pihak sebagai simbol palu dan arit merupakan logo BI yang dipotong secara diagonal, sehingga membentuk ornamen yang tidak beraturan.
Gambar tersebut merupakan gambar saling isi (rectoverso), yang merupakan bagian dari unsur pengaman uang rupiah. Unsur pengaman dalam uang rupiah bertujuan agar masyarakat mudah mengenali ciri-ciri keaslian uang, sekaligus menghindari pemalsuan. Pencetakan pun dilakukan dengan teknik khusus, sehingga terpecah menjadi dua bagian di sisi depan dan belakang lembar uang, dan hanya dapat dilihat utuh bila diterawang.
Metamorfosa Logo Bank Indonesia (BI) Foto: Mindra Purnomo
Apa kata Netizen???
"Jangan diladeni Ibu Sri Yth. Ibu terlalu tinggi untuk memberikan penjelasan kepada golongan daster bertopikan handuk. Otaknya hanya sekelas kecoak dan onta. Maklum bu..pemimpin dan pengikutnya, sumbu pikiran dan alat pembuangan kotoran terlalu dekat. Tolong juga Bu..diperhatikan para penerima beasiswa LPDP dari Kementerian Ibu banyak simpatisan ormas anarkis ini dan penyebar berita hoax juga. Tolong diperhatikan.." (Ama)

"Yang pikirannya PKI  yg mempermasalahkannya  bu Sri....Klo pikiran positif ngak ada kepikiran kemana-mana yang penting bisa bertransaksi.  Pantang tak  HEBOH yg mempermasalahkan logo uang itu.  KURANG KERJAAN / KURANG  BAHASAN.  Ngak ada lagi yg mau dipermasalahkan.."(Hesti)

(DTC/SN) 
Subscribe to Newsletter
© Copyright 2017 Portal News Indo. Designed by . Powered by Blogger.