Kepada Delegasi S&P Sri Mulyani Paparkan Kiat Jitu Pemerintah Amankan Perekonomian Indonesia

MI/Rommy Pujianto


MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kedatangan delegasi Standard and Poor's (S&P), Jumat (24/3) pagi. Lembaga pemeringkat internasional itu tengah meninjau perkembangan ekonomi Indonesia dalam rangka melakukan penilaian tahunan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara yang ikut dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam itu mengungkapkan, pihaknya menjelaskan kondisi terakhir ekonomi Tanah Air di bawah tekanan ekonomi global.

Dirinya mengatakan dalam pertemuan tadi dibicarakan mengenai upaya Pemerintah dalam mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama penerimaan pajak termasuk juga mengenai kebijakan tax amnesty untuk memperbaiki kepatuhan wajib pajak.

"Lalu nanti kita optimalkan untuk membuat profile pajak. Kan pada masukkan SPT ini Maret-April," kata Suahasil di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jemat (24/3).

Selain itu, dijelaskan juga mengenai komitmen dan mekanisme dalam pembangunan infrastruktur yang tidak hanya mengandalkan APBN, namun juga mengundang swasta dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang dijamin oleh Pemerintah. Jaminan tersebut diberikan untuk mengantisipasi jika terjadi ketidakpastian proyek di masa mendatang (contingent liabilities).

"Nah itu uraikan bahwa contingent liability kita awasi dengan ketat. Sekarang sekitar 3%-4% dari PDB itu masih cukup rendah," ujar dia.

Selain itu, lanjut Suahasil, dijelaskan juga upaya dalam mengelola utang secara pruden. Hal itu bisa dilihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yakni 28% yang mana lebih baik jika dibandingkan negara lain. (OL-5)