Kawanan besar unta melintasi perbatasan Arab Saudi untuk kembali ke Qatar dalam beberapa hari terakhir, diusir dari padang rumput Arab Saudi.(Reuters)
Arab Saudi mengatakan semua unta dan domba milik warga Qatar harus meninggalkan padang rumputnya di tengah-tengah ketegangan antara Qatar dengan beberapa negara Teluklainnya.
Pihak berwenang Qatar memperkirakan 15.000 unta dan 10.000 domba sudah melintasi perbatasasan dan pulang ke “kampung halamannya”.
Tempat penampungan darurat untuk sementara yang dilengkapi dengan tangki air dan pakan ternak sudah didirikan di wilayah Qatar.
Banyak warga Qatar memelihara ternak mereka di Arab Saudi karena negara mereka tidak memiliki padang rumput yang cukup.
Baca: Simaklah, 10 Pemicu Krisis Diplomatik di Qatar
Awal Juni ini, Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah – antara lain Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Mesir – memutuskan hubungan diplomatik dan perhubungan dengan Qatar, yang dituduh mendukung terorisme seperti Al Qaeda, ISIS, Hamas, dan Ikhwanul Muslimin.
Qatar sudah membantah tuduhan itu dan berupaya untuk menerobos blokade akibat pemutusan hubungan mengingat kebutuhan mereka akan pangan dan bahan baku impor.
Kementrian Kota dan Lingkungan Qatar mengatakan tempat penampungan sementara unta dan domba akan beroperasi sampai tersedianya fasiltas yang lebih baik.
Para ahli ternak, supir, dan aparat lainnya sudah berada di tempat penampungan guna memberi bantuan kepada para pemilik ternak, tambah kementrian tersebut.
Seorang pejabat Qatar, Jassim Qattan, mengatakan kepada situs internet Aal-Raya bahwa sekitar 25.000 ekor unta maupun domba sudah kembali ke Qatar.
Sebelumnya pihak berwenang Arab Saudi tidak menerapkan pembatasan atas ternak milik warga Qatar untuk merumput di wilayahnya.
Langkah terbaru pemerintah Riyadh ini memicu kemarahan di kalangan para gembala Qatar,
"Kami hanya ingin hidup dengan hari-hari kami, pergi ke Arab Saudi untuk merawat unta kami dan pulang untuk mengurus keluarga kami," kata Ali Margareh.
"Kami tidak ingin terlibat dalam hal politik. Kami tidak senang," tambah pria berusia 40 tahun itu.[kompas]
Buat saya merupakan suatu kebanggaan ketika melihat negara kita Indonesia dipercaya untuk menjembatani konflik berkepanjangan dua negara bangsa korea, yang kita semua tahu sesungguhnya perpecahan tersebut tercipta akibat dampak dari perang dingin antara blok barat dan blok timur.
Adalah Megawati Soekarnoputri wanita yang selalu disebut sebagai emak banteng oleh para netizen, mendapatkan kepercayaan dari presiden baru korea selatan Moon Jae-in untuk menyambungkan kembali tali persaudaraan antara kedua Negara yang dulunya berada dalam satu Dinasti Kerajaan.
Siapa sangka putri kedua Bapak Proklamator Indonesia ini rupanya mempunyai akses VIP ke pemimpin korea utara yang konon menurut pemberitaan media, terkenal sangat kejam. Tidak ada pemimpin negara manapun yang berani SKSD (sok kenal sok dekat) dengan pemimpin negara diktator ini. Bahkan dulu pada saat kepemimpinan Kim Jong-il hanya dua mantan presiden Amerika Serikat yang mau ditemuinya. Itupun karena mantan Presiden negara adikuasa tersebut menjaminkan dirinya, dalam upaya pembebasan dua orang jurnalis serta seorang aktivis dan guru, karena memasuki wilyah korea utara secara illegal, yaitu Bill Clinton dan Jimmy Carter.
Sebagai gambaran, secara historis dulu hubungan Presiden RI pertama Soekarno dengan pemimpin Korea Utara pertama Kim Il-sung sangat baik. Kim Il-sung pernah diundang Soekarno ke Jakarta. Dalam lawatannya di Jakarta itu Soekarno memberikan anggrek tanda persahabatan kedua negara kepada Kim Il-sung yang kemudian dikenal dengan “Diplomasi Anggrek”.
Dalam kesempatan itu, Megawati pun berkenalan dengan putra Kim Il-sung yang ikut ke Jakarta, yakni Kim Jong-il hingga keduanya (Mega-Kim Jong-il) menjabat Presiden. Seiring waktu berjalan, putra Kim Jong-il yang kini memimpin Korea Utara Kim Jong-un pun menghormati dan mempercayai sosok Megawati. Di sisi lain saat Megawati menjabat Presiden RI, Korea Selatan dipimpin oleh sosok Kim Dae-Jung yang sangat mendambakan persatan dua Korea.
Sejak kepemimpinan Korsel dipegang Kim Dae-Jung lalu beralih ke Roh Moo-hyun, upaya reunifikasi terus dilakukan. Korsel pun meminta Megawati untuk menjembatani reunifikasi itu sejak Megawati masih menjabat Presiden RI kelima.
Namun upaya itu terhambat karena kepemimpinan di Korsel terus mengalami pergantian.
Kini pemimpin Korsel yang baru dilantik 10 Mei 2017 lalu, Moon Jae-in kembali meminta Megawati untuk membantu terwujudnya reunifikasi dua Korea.
“Tentu saya tidak secara pribadi, ini sebagai utusan dari Indonesia,” ujar Megawati.
Megawati sendiri mengatakan belum mau berbicara spesifik mengenai upaya apa yang akan dilakukannya untuk membantu reunifikasi dua Korea. Namun dirinya menyiratkan bersedia membantu terwujudnya persatuan dua Korea.
JEJU, KOMPAS.com – Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, dia diminta untuk menjadi utusan Korea Selatan untuk melakukan reunifikasi dengan Korea Utara. Presiden Moon bahkan meminta Megawati untuk ke Korea Utara sebagai upaya untuk memulai reunifikasi dua negara di semenanjung Korea tersebut. “Beliau minta saya jadi utusan untuk pergi ke Korea Utara,” kata Megawati saat berada di Pulau Jeju, Korea Selatan, Selasa (30/5/2017).
Niat baik pasti akan selalu ada jalan baik, saya yakin sekali apa yang akan dilakukan oleh ketua umum PDI Perjuangan ini tentunya demi kebaikan bangsa korea. Sebagaimana dilakukan mendiang ayahnya Presiden Indonesia pertama Sukarno, yang memiliki ambisi mulia yakni menciptakan tatanan dunia yang harmonis, adil dan tanpa adanya ekploitasi. Untuk mencapai ini ia meyakini bahwa setiap bangsa harus mengenyam kemerdekaan yang menjadi hak segala bangsa.
Dimasanya Soekarno melihat bahwa “biang keladi dari segala bentuk penindasan adalah imperialisme yang merupakan anak sah kapitalisme-libralisme”. Lebih dari sekedar kemerdekaan politik, Bung Karno menekankan “pentingnya tatanan ekonomi dan kebudayaan global yang adil” yang memungkinkan setiap bangsa dan umat manusia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya bagi kemajuan peradaban dan kemanusiaan global.
Kasus Ahok memang sudah mendunia. Ia tak lagi jadi konsumsi warga Jakarta tapi sudah menjadi konsumsi warga dunia. Dari berbagai kota di belahan dunia muncul suara-suara keprihatinan. Mereka menilai, hukum di Indonesia sudah berbuat aniaya kepada Gubernur petahana yang telah dituduh menistakan agama Islam. Sebuah tuduhan, yang mesti sudah diketok palu namun jauh dari rasa keadilan.
Keprihatinan yang sama dirasakan Qashim Rashid. Tokoh muslim di negara Paman Sam. Dalam situs onfaith.co disebut bahwa Ia adalah juru bicara “Ahmadiyya Muslim Community USA. He is an attorney and author of the critically acclaimed book “The Wrong Kind of Muslim.” Di usianya yang masih tergolong muda (34 tahun) Ia sudah menjadi penulis buku, salah satunya yang best seller adalah “The Wrong Kind of Muslim” dan diundang sebagai pembicara masalah-masalah agama dan ke-Islaman.
Ia dimintai beragam pendapatnya mengenai tema-tema agama, khususnya Islam. Masalah terorisme, radikalisme dan fundamentalisme banyak Ia bahas. Bahasan terkini yang diulas Qashim dalam tulisan dan artikelnya juga meliputi kasus Ahok, Gubernur Petahana DKI yang divonis bersalah dalam kasus penistaan terhadap agama Islam dan harus mendekam selama 2 tahun. Bahkan pada sebuah situs terkenal, indendent.co.uk, Qashim Rashid menyoroti secara mendalam bahasannya mengenai terminologi penistaan agama, termasuk di antaranya yang dialami Gubernur Ahok.
Artikel tersebut berjudul “This is what the Quran actually says about blasphemy” Dalam artikel tersebut dibahas asal muasal pasal penodaan atau penistaan agama. Menurutnya, hukum penodaan agama justru timbul di negara-negara Kristen dan mulai muncul di negara-negara muslim setelah imperialisme Inggris. Bahkan Qashim menegaskan bahwa apa yang terjadi di Saudi Arabia, Pakistan bahkan di Indonesia bukanlah seperti yang diajarkan dalam Al-Qur’an sama sekali.
“Blasphemy laws historically began in Christian Europe as a means to prevent dissent and enforce the church’s authority. They were exported to Muslim majority nations via British imperialism. Today, just about every Muslim majority nation that has blasphemy laws can trace them back to British statute from centuries prior.”
Lebih lanjut mengenai kasus Ahok, Qashim membahasnya lebih jauh. Menurutnya, apa yang terjadi dengan dihukumnya Ahok oleh pasal-pasal “penistaan agama” Indonesia sedang memermalukan dirinya sendiri, merusak hak asasi bahkan mengabaikan ajaran Islam sejati. Meskipun menjelaskan tentang penistaan terhadap agama berulang kali, namun Al-Qur’an justru menerangkan secara absolut bahwa tidak ada hukuman sama sekali.
“By convicting Governor Ahok of blasphemy, Indonesia disgraces itself, violates human rights and ignores Islamic teachings. In fact, despite addressing blasphemy dozens of times, the Quran prescribes absolutely no worldly punishment. That notwithstanding, Governor Ahok is right that the Quran does not mandate Muslims to vote for a Muslim over a non-Muslim. Instead, Quran 4:59-60 commands Muslims: “Verily, Allah commands you to make over the trusts to those entitled to them, and that, when you judge between men, you judge with justice… O ye who believe! Obey Allah, and obey His Messenger and those who are in authority among you.”
Thus, the Quran commands Muslims to judge with justice, not religion. Likewise, the Quran could have added that the faithful should only obey those in authority who are Muslim – but that notable omission speaks volumes otherwise.”
Mirisnya lagi menurut Qashim, bahwa apa yang dikatakan oleh Ahok menemukan justifikasinya dalam Al-Qur’an, sementara apa yang diucapkan orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai ulama justru keliru. Ia menulis :
“So, in a twist of irony, the Christian governor accused of blasphemy cited the Quran correctly, while the Muslim clerics punishing him are themselves wrong. Thus, if such clerics are that hell-bent on blasphemy laws, they should arrest themselves and set Governor Ahok free.”
Yang menarik kemudian, Qashim membuat sebuah “flowchart” untuk mendeskripsikan kesalahan berpikir mengenai penistaan agama. Pertanyaannya adalah, kapan saya punya hak untuk menghukum orang atau menuduh orang sudah melakukan penistaan agama ? Apakah saya Tuhan ? Jika Ya, memang saya Tuhan, maka memang itu hak Anda untuk menghukumi manusia. Jika Tidak, maka berhentilah menghukum atau menuduh orang melakukan penistaan agama. sumber : http://www.independent.co.uk/voices/blasphemy-laws-stephen-fry-ireland-saudi-arabia-pakistan-muslims-islam-truth-quran-a7731896.html
Nama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kini oleh beberapa pihak diidentik dengan pergerakan Islam garis keras. Bukan karena JK secara resmi terdaftar sebagai anggota atau salah satu pimpinan ormas Islam garis keras, melainkan karena manuver-manuvernya yang diindikasikan membiarkan masjid dipolitisasi sedemikian rupa.
JK yang biasanya berbicara keras mengenai masjid yang dipakai sebagai alat perusak toleransi antara umat dan juga tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, kini tidak bereaksi apapun. Setelah selesai Pilkada Jakarta, bungkamnya JK ini pun terkuak. Ya, JK ternyata adalah pendukung Anies-Sandi.
JK sendiri berkilah bahwa dia punya hak untuk melakukan itu. Tetapi tetap saja tindakan JK ini secara etis sebagai kepala negara sangatlah tidak elok. Seharusnya JK meniru sikap politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bersikap netral di Pilkada Jakarta walau semua juga tahu Jokowi dekat dengan Gubernur Petahana Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).
JK DAN TOA MASJID Dulu JK pernah bersuara mengenai penggunaan Toa masjid yang memutar kaset pengajian dan juga mengatur jarak pengerasan suara toa supaya tidak saliong berantam antara satu masjid dengan yang lainnya. Terkait hal ini, JK beranggapan itu mengganggu dan menjadi polusi udara.
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar pengelola masjid di Indonesia berhenti memutar kaset pengajian. Menurut Kalla, kebiasaan ini tidak membuahkan pahala bagi pemutarnya, tetapi justru menganggu warga sekitar.
“Permasalahannya yang ngaji cuma kaset dan memang kalau orang ngaji dapat pahala, tetapi kalau kaset yang diputar, dapat pahala tidak? Ini menjadi polusi suara,” kata Kalla saat menghadiri pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia di Pondok Pesantren Attauhidiyah, Tegal, Jawa Tengah, Senin (8/6/2015).
Selain itu, pengeras suara masjid sedianya tidak saling melampaui antara masjid satu dengan masjid lainnya. Jika jarak satu masjid dengan masjid lainnya 500 meter, Kalla berharap pengeras suara masing-masing masjid disetel untuk melampaui jarak 250 meter.
“Tidak perlu dimaksimumkan, empat masjid seolah ‘berkelahi’. Kita bikin aturan suara tidak boleh saling melampaui. Kalau masjid jaraknya 500 meter, hanya boleh dipasang untuk 250 meter,” ujar dia. Ia pun berharap MUI turut mengatur masalah pengeras suara dan pemutaran kaset pengajian oleh masjid ini.
Ini adalah sosok JK tanpa terlibat di Pilkada Jakarta. Sangat jauh berbeda dengan sikapnya saat Pilkada Jakarta. Suara SARA bergema melalui toa masjid, tetapi JK bungkam seribu bahasa. Kalau kaset pengajian dianggap mengganggu dan tidak mendapat pahala, apakah suara SARA melalui toa masjid mendapatkan pahala sehingga JK tidak melarang??
JK sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) punya kewenangan dan hak untuk menyuarakan hal pelarangan penggunaan masjid untuk politik SARA. Tetapi ternyata tidak ada satu kata pun yang dipakai untuk menghentikan praktek politisasi masjid tersebut.
Parahnya, setelah Pilkada Jakarta, JK baru aktif berbicara mengenai rekonsiliasi dan bersatu kembali. Gampang dan enak sekali berbicara persatuan setelah membiarkan terjadinya perpecahan. Sebuah tindakan busuk dan aksi cuci tangan yang memuakkan. JK DISAMBUT PROTES DI OXFORD
Tindakan JK yang terindikasi membiarkan aksi SARA dan politisasi masjid tersebut pada akhirnya berdampak luas. JK yang diundang untuk berbicara dalam kuliah umum bertema ‘Middle Path Islam: Indonesia’s Experience’ di Universitas Oxford disambut oleh protes.
Protes yang diinisiasi oleh Mariella Djorghi dan didukung oleh Wilson Chowdhry, pemimpin British Pakistani Christian Association. Mereka melakukan protes kedatangan JK memberikan kuliah tersebut karena JK dinilai bukanlah orang yang tepat dan pantas untuk menyampaikannya. Apalagi jika merujuk keterlibatan JK di Pilkada Jakarta yang mendukung Anies dan membiarkan politisasi masjid.
JK sendiri mengaku diminta berbicara di Universitas Oxford kepada banyak ahli dan diplomat yang ingin mengetahui Islam khususnya, Islam di Indonesia.
“Saya akan diundang ke Oxford, mereka ingin mengetahui Islam di Indonesia itu bagaimana, bagaimana jalan tengahnya. Akan hadir banyak ahli di sana dan juga diplomat-diplomat,” kata JK di Jakarta, Selasa.
“Mereka ingin tahu, kenapa di dunia Islam yang terpecah belah ini, di Indonesia, alhamdulilah (tidak). Bagi kita bagaimana pentingnya adalah, bagaimana kita mengalirkan faham bahwa Islam itu bisa bersatu jika diatur dengan baik,” kata JK.
Parahnya, kehadiran JK juga ikut mengungkit pembakaran Gereja 1968 di Makasar. JK yang saat itu adalah pemimpin HMI menggerakkan massa untuk ikut dalam aksi pembakaran gereja. Benar atau tidaknya, sampai saat ini JK tidak mengakuinya. Meski tuduhan tersebut sebenarnya tercatat dalam sebuah karya akademis.
Berikut adalah surat protes yang dikirimkan oleh Mariella..
Dear Vice Chancellor,
Many of us in the Indonesian community in the UK, including those studying at Oxford University, were aghast and disappointed to learn of the invitation to the Indonesian Vice President, Mr Jusuf Kalla, to give a lecture entitled ‘Moderate Islam: Indonesia’s Experience’ at the Oxford Centre for Islamic Studies, this coming Thursday.
Mr Kalla is widely known as a proponent of an intolerant form of Islam. For instance, back in 1968 as leader of the HMI (the Islamic Student Association) of Makassar, upon an allegation of blasphemy by a Catholic, Mr Kalla was recorded as having ”instructed all members of HMI and other Muslim organizations to come to nearby mosques at 8 pm. After the evening prayer (‘ishā’), the Muslims started attacking the Christian buildings, and the loud-speakers of the mosques shouting out “Allahu Akbar, defend your religion, be a martyr!” The Christian buildings attacked in the incidents were 9 Protestant churches, 4 Catholic churches, 1 nuns’ dormitory, 1 Academy of Theology, 1 office of the Catholic student organization, and 2 Catholic schools.’
This invitation is all the more insensitive, coming as it does at a time when the hugely popular Christian governor of Jakarta, affectionately known as Ahok, has lost his re-election purely because Muslim organisations represented/supported by those close to Mr Kalla have been deliberately inciting religious hatred, urging people to take to the streets reminding them that according to the Qur’an, Muslims are not allowed to appoint a non-Muslim to be in a position of leadership. They have been quoting the verse, Al Maida 51, which says:
‘O you who have believed, do not take the Jews and the Christians as allies. They are [in fact]allies of one another. And whoever is an ally to them among you – then indeed, he is [one]of them. Indeed, Allah guides not the wrongdoing people.’ [Sahih International translation]
‘O ye who believe! Take not the Jews and the Christians for friends. They are friends one to another. He among you who taketh them for friends is (one) of them. Lo! Allah guideth not wrongdoing folk.’ [Pickthall translation]
Whilst still governor and campaigning for re-election, Mr Ahok was dragged to court for quoting the above-mentioned Qur’an verse, claiming that the so-called radicals have misquoted this verse to trick people not to vote for him. This incensed the radicals who accused him of blasphemy. The court accordingly sentenced him to two years imprisonment, which was harsh even by Indonesian standards. This again caused international condemnation. Meanwhile, despite an obligation to remain neutral, Mr Kalla has been actively backing the alternative candidate, an Islamist, for which he has been widely criticized.
Indonesia is on the verge of falling victim to religious intolerance, and to have Mr Kalla given a platform at this time is DEEPLY INSULTING to many Indonesians and risk conferring on him credibility which he does NOT deserve.
We hope that when he speaks on this occasion the audience will view what he says with suitable scepticism and raise with him the points outlined above.
Grateful if you would confirm receipt of this email.
Yours faithfully,
Mariella Djorghi
Dalam kuliah umumnya JK juga menggunakannya sebagai jawaban kepada tudingan media luar terkait pemberitaan miring di Pilkada Jakarta. JK ingin anggapan bahwa isu SARA di Pilkada Jakarta disingkirkan. Hal tersebut terlihat saat JK menyinggung mengenai kasus Ahok dan adanyanya Gubernur non muslim. Berikut adalah cuitan terkait kulaih umum JK..
Indonesia always celebrated diversity. We have non-Muslim governors & mayors in Muslim majority places – JK (#ehmAhok)
Ahok, judicial process is still underway, we must uphold rule of law & judicial independence – JK
Ahok: Jakarta election not about religion, it’s democracy. If you lose, you should receive the loss. – JK
Similarity in religion is important in elections so if the majority is Muslim then it’s ok to elect Muslim leaders – #JKOxford
Aksi JK untuk menepis tudingan media asing terkait Pilkada Jakarta perlu dilakukan sebagai aksi bersih-bersih setelah terjadinya aksi kotor SARA yang mebombardir Pilkada Jakarta. Peran paling cocok tentunya dilakukan oleh seoran Wakil Presiden. Sejalan juga dengan usaha Prabowo saat bertemu dengan beberapa dubes negara lain demi mengklarifikasi isu SARA.
Sayangnya, isu itu tetap disuarakan oleh protes yang terjadi di Oxford. Berikut adalah aksi mereka..
Sudahlah Pak JK. Tidak ada gunanya aksi bersih-bersih adanya isu SARA di Pilkada Jakarta. Orang luar bukanlah orang bodoh yang bisa ditipu dengan penjelasan dalam acara-acara resmi. Media bukan seperti di Indonesia bisa diseting sedemikian rupa. Mereka punya reporter dan sumber yang merasakan sendiri isu SARA yang sangat panas tersebut.
Jadi Pak JK. Jujur saja, anda pro mana?? NKRI dan Islam moderat atau Negara Islam dan Islam Radikal?? (seperti gambar protes)
MUMBAI – Setelah menyelidiki properti senilai 20 crore rupee dari pengkhotbah dan televangelis yang kontroversial, Zakir Naik, di Mumbai, Direktorat Penegakan (ED) kini juga menyelidiki pencucian uang yang ia dan organisasi non-pemerintahnya, Islamic Research Foundation (IRF), yang dilakukan melalui aset-aset mereka di luar negeri, yaitu di Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi dan Inggris.
The Asian Age melaporkan pada Senin (27/03) bahwa Penyidik India menduga bahwa Naik “berinvestasi di bidang real estate” di tiga Negara dengan menggunakan uang sumbangan yang diberikan kepadanya oleh para pengikut yang kagum dengan sensasi khotbah dan pidatonya yang berapi-api.
“Setelah ED mengumpulkan bukti atas aset-saetnya di luar negeri yang diperoleh Naik dari hasil sumbangan yang diterimanya, lembaga tersebut segera akan mendekati Otoritas hukum asing untuk bekerjasama dengan mereka.” Demikian bunyi laporan AA.
Sumber-sumber di ED telah menyatakan bahwa Naik diduga memiliki jauh lebih banyak aset di Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi dan Inggris daripada di Mumbai. Para pejabat menduga bahwa di antara semua tempat, Naik membeli sebagian besar properti di Dubai, pusat bisnis di UAE.
Para pejabat ED mengatakan bahwa Naik sejak lama telah menerima sejumlah besar sumbangan dari Arab Saudi dan uang itu dialihkan ke Dubai untuk kemudian dikirim ke India. Inggris adalah negara lain dimana Naik juga diduga memiliki banyak aset, karena dua dari enam anak perusahaan Naik, berbasis di Inggris, dengan beberapa donatur perorangan yang mendanai Naik dari semua negara-negara ini.
Di antara sumbangan itu adalaha sumbangan yang dikirim ke India melalui Dubai, meliputi sumbangan senilai 60 crore rupee, yang merupakan bagian dari total sumbangan senilai sekitar 200 crore rupee yang diterima di rekening bank Naik dan entitasnya, antara tahun 2013 dan 2016.
“Berbasis pada penyelidikan, tampaknya sejumlah besar dari sumbangan itu sudah terlebih dahulu digunakan di tanah asing, terutama di Dubai dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari keseluruhan aset Naik yang ditemukan sebesar 20 crore rupee disini (Mumbai). Hal ini diduga bahwa uang sumbangan itu sudah terlebih dahulu digunakan di sana sebelum mengirim sisanya ke India. Kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan rincian yang tepat, “kata seorang petugas ED, yang tak mau disebut namanya. Uang itu disimpan dalam rekening bank orang kepercayaan Naik, Amir Gazd, Nailah Noorani dan dalam rekening IRF serta entitas lain.
Naik telah menjalankan enam anak perusahaan untuk mencuci uang yang diterima dari sumbangan dari India dan luar negeri. Perusahaan-perusahaan ini meliputi, Universal Broadcasting Corporation Ltd dan Lords Produksi Inc, Ltd (keduanya berbasis di Inggris), Longlast Konstruksi Ptv Ltd, Majestic Parfum Pvt Ltd, Alpha Lubricants Pvt Ltd dan Harmony Media Pvt Ltd, yang semuanya berbasis di Mumbai. Adik Naik, Nailah Noorani memegang sekitar 90 persen saham dari empat anak perusahaan yang ada. ED telah 2 kali menanyai Nailah sehubungan dengan kasus ini. (ARN)
Menurut PM Hun Sen, Kamboja tidak pernah menuntut AS membayar ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan perang. Kamboja hanya ingin AS bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan utang itu.
Pemerintah Amerika Serikat menagih “utang perang” sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 6,6 triliun dari Pemerintah Kamboja. Tagihan itu berawal pada 1970-an, ketika AS membantu Kamboja sekitar US$ 274 juta untuk membeli pasokan makanan ketika negara di kawasan Indochina itu terlibat perang Vietnam. Penagihan utang ini membuat geram Kamboja. Sampai-sampai Perdana Menteri Hun Sen menyebutkan, uang yang dipinjamkan Amerika itu dulu adalah uang kotor, karena dipakai untuk membeli senjata, bukan makanan. Kata Hun Sen, AS tidak berhak meminta Kamboja membayar utang yang “berlumuran darah” setelah negara adidaya itu menghujani Kamboja dengan bom selama perang Vietnam.
“AS menciptakan masalah di negeri saya dan kini menginginkan uang dari kami,” ujar PM Kamboja kepada media setempat, baru-baru ini.
Perdana Menteri Kamboja saat ini, Hun Sen. (Foto: Google)
Masih menurut PM Hun Sen, Kamboja tidak pernah menuntut AS membayar ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan perang. Kamboja hanya ingin AS bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan utang itu.
Kabarnya, beberapa waktu lalu Hun Sen sudah meminta pemerintah AS untuk menunda pembayaran utang, tetapi Washington mengabaikan permintaan tersebut. Jadinya, hubungan Kamboja dan AS agak terganggu.
Kisah “uang yang dipersengketakan itu” dimulai antara 1972 dan 1974. Kala itu, Departemen Pertanian AS mengucurkan dana sebesar US$ 274 juta untuk membeli kapas, beras, dan tepung bagi Republik Khmer (saat itu) yang didukung AS. Republik Khmer adalah sekutu AS dalam perang untuk memangkas perkembangan komunisme di Asia Tenggara. Pada perang tersebut AS menjatuhkan lebih dari 500.000 ton bahan peledak di kawasan perdesaan Kamboja.
Meningkatkan Anggaran AS
Tekad Presiden Donald Trump untuk meminta kontribusi dari negara-negara yang memanfaatkan bantuan militer negaranya disampaikan beberapa hari setelah dia dilantik sebagai orang nomor satu di negara Paman Sam. Itu terkait dengan rencana AS meningkatkan kemampuan pertahanan, yang sudah dipublikasikan Trump pada masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu.
Presiden Amerika ke-45, Donald J. Trump. (Foto: money.cnn.com)
Pernyataan berjudul “Make Our Military Strong Again” yang dirilis di situs berita Gedung Putih, belum lama ini, menyebutkan, AS akan memprioritaskan penambahan kemampuan pertahanan dan daya gempur siber. Amerika juga akan mengembangkan sistem pertahanan peluru kendali berteknologi termutakhir untuk melindungi negara itu dari serangan rudal Iran dan Korea Utara.”
Keinginan memperkuat pertahanan itu kemungkinan tidak terlepas dari kenyataan bahwa belakangan ini, postur kekuatan Angkatan Laut AS menyusut dari 500 kapal pada 1991 menjadi 275 pada 2016. Kemudian, kekuatan Angkatan Udara AS, kini, sepertiga lebih kecil dibandingkan dari posisi 1991.
Memperkuat militer berarti meningkatkan anggaran. Nah, pengadaan anggaran akan diwujudkan dengan cara, antara lain, memangkas anggaran sosial (seperti lingkungan), mengurangi secara besar-besaran bantuan luar negeri, serta meminta kontribusi dari negara asing yang memanfaatkan bantuan militer AS.
Dalam wawancara dengan stasiun televisi, belum lama ini, Trump mengatakan, AS memiliki daftar negara-negara yang menggunakan bantuan militer AS dan selama ini tidak membayar apa pun. Seperti itulah jalan cerita mengapa AS kemudian menagih bantuan dari Kamboja.
Keterlibatan AS dalam perang di berbagai negara sudah menjadi bagian dari sejarah dunia. Jauh sebelum Perang Dunia I dan II, AS sudah masuk dalam lingkaran koalisi dengan negara-negara lain, misalnya, pada peperangan era Napoleon. Hal yang sama juga dilakukan oleh Uni Soviet (ketika itu) dan beberapa negara lain. Maka, tidak heran apabila AS memiliki daftar rekan-rekan yang dibantu dalam operasi militer.
Dibayangi ketakutan akan gelombang komunisme yang sedang menjalar di Asia Tenggara, Amerika Serikat tahun 1955 di bawah Presiden John F. Kennedy dan kemudian Lyndon B. Johnson, mendeklarasikan perang terhadap Vietnam Utara yang didukung Uni Soviet dan Tiongkok. (Foto: www.dw.com)
Pampasan Perang
Selama ini, kita lebih sering mendengar istilah pampasan perang, yakni pembayaran yang secara paksa ditarik oleh negara pemenang perang dari negara yang kalah perang sebagai ganti atas kerugian material.
Istilah pampasan perang mulai digunakan setelah Perang Dunia I berakhir. Pada saat itu, pihak Sekutu meminta pampasan dalam jumlah besar dari Jerman, namun mereka kesulitan menagihnya. Kemudian, setelah Perang Dunia II berakhir, Uni Soviet dan Sekutu Barat mengumpulkan pampasan dalam bentuk material (seperti perlengkapan industri) langsung dari wilayah Jerman. Kabarnya, perselisihan yang terjadi karena pampasan perang adalah salah satu faktor yang menyebabkan renggangnya hubungan Uni Soviet dan negara-negara Barat.
Merujuk bahan kepustakaan, setelah Perang Dunia I dan II, Jerman dan aliansinya dinyatakan bersalah karena telah memulai perang dan harus membayar pampasan. Semula, penarikan pampasan perang adalah sebagai ganti rugi kerusakan akibat perang, tapi kemudian menjadi sumber dana bagi negara pemenang perang untuk mendanai biaya militer mereka.
Pada 1952, Jepang menandatangani perjanjian damai dengan 49 negara, yang di antaranya mengatur tentang pembayaran pampasan kepada Indonesia, Burma, Filipina, dan Thailand. Sebagian besar pampasan tersebut dibayarkan dalam bentuk jasa, material, dan investasi.
Kehadiran industri Jepang di Indonesia tidak bisa terlepas dari penandatanganan perjanjian pemberian uang pampasan perang pada 1958. Setelah Jepang menyatakan kalah pada Perang Dunia II, Indonesia mulai memasuki babak baru sebagai negara merdeka. Kemudian, kubu Sekutu membawa Jepang untuk menandatangani Perjanjian San Fransisco, yang salah satunya menuntut Jepang bertanggung jawab secara moral dan material kepada negara-negara jajahannya, termasuk Indonesia.
Perundingan mengenai uang pampasan perang Jepang ke Indonesia terbilang alot karena memakan waktu hingga delapan tahun. Pada awalnya, dua kubu di Jepang ikut campur dalam proses perundingan. Pertama, pihak mantan militer yang menginginkan agar bantuan mampu memulihkan citra Jepang sekaligus menjaga jalinan khusus dengan Indonesia. Pihak kedua, pengusaha yang ingin ikut serta dalam perundingan karena melihat Indonesia punya ladang bisnis yang bisa dimanfaatkan.
Ketika itu, pihak Indonesia meminta USD 17,5 miliar, tetapi Kementerian Luar Negeri Jepang menolak dengan alasan kerusakan yang ditimbulkan Jepang tidak banyak. Apalagi, perang Jepang bukan melawan Indonesia. Bahkan melalui kementeriannya, Jepang mengklaim telah memberikan banyak sumbangan kepada Indonesia, lewat suplai makanan, pakaian, dan amunisi.
Perundingan dilanjutkan oleh Kabinet Juanda. Tetapi, Indonesia tidak dapat menerima kompensasi disamakan dengan yang akan diterima negara lain di Asia Tenggara, seperti Myanmar dan Filipina, yang masing-masing mendapatkan USD 200 juta dan USD 550 juta.
Sidang bilateral lanjutan menyepakati kompensasi yang diterima berupa dana pampasan atau biaya ganti rugi perang senilai US$ 223,08 juta. Pembayarannya dalam bentuk fasilitas-fasilitas serta pinjaman US$ 80 juta. Keputusan ini ditandatangani Soekarno pada 1958. Kompensasi dibayarkan dalam 12 tahun, yakni US$ 20 juta per tahun dan US$ 3,08 juta pada tahun terakhir.
Pengamat internasional dari Global Future Institute, Hendrajit, menilai dana pampasan perang juga semacam uang tutup mulut terhadap tiga kejahatan perang Jepang, yaitu romusha, juugun ianfu, dan heiho atau wajib militer. “Mereka ingin membersihkan masa lalu Jepang yang buruk,” ujar Hendrajit, sebagaimana dikutip dari merdeka.com, Minggu (3/11/2013).
Intervensi Jadi Kontroversi
Kini, AS menagih pengganti bantuan dari Kamboja, yang diberikan pada masa perang Kamboja-Vietnam, satu konflik antara Republik Sosialis Vietnam dan Kamboja. Perang ini dimulai dengan invasi dan pendudukan Vietnam terhadap Kamboja dan penurunan Khmer Merah dari kekuasaan. Penagihan “utang perang” inilah yang membuat PM Hun Sen geram.
Elizabeth Becker, wartawan yang meliput genosida di Kamboja pada 1970-an, mengatakan, tuntutan agar Kamboja mengembalikan uang itu sungguh tidak bermoral.
Elizabeth Becker adalah seorang penulis pemenang penghargaan dan wartawan yang meliput urusan nasional dan internasional sebagai koresponden New York Times dan anggota staf yang memenangkan Penghargaan Pulitzer 2002 untuk Layanan Umum. (Foto: Google)
Ia berpendapat, intervensi AS di Kamboja adalah sebuah kontroversi pada masa itu. AS menyeret Kamboja ke dalam Perang Vietnam dengan harapan setelah perang meluas AS bisa memenangkan konflik itu. Ia juga mengatakan, komplikasinya kini dirasakan setelah 50 tahun berlalu, warisan Khmer Merah sangat mengerikan.
Seperti dikemukakan Machiavelli, perang merupakan suatu dasar alamiah untuk menyelesaikan masalah dan hal yang penting untuk dilakukan. Jika suatu negara gagal menerapkan diplomasi untuk menyelesaikan konflik atau pun mencapai kepentingannya, perang menjadi jalan yang penting untuk ditempuh.
Ia juga mengatakan, jika suatu negara terlibat dalam konflik yang berujung pada perang, maka warga negara harus ikut mendukung negara secara penuh, yang secara sederhana disebut dengan istilah conscript atau wajib militer. Tanggung jawab dalam mendukung atau membela negara berada pada seluruh warga negara.
Kita simak juga pandangan seorang jenderal dan intelektual dari Prusia, Carl von Clausewitz (1780-1831) dalam bukunya On War, yang menyebutkan, perang hanyalah kelanjutan dari politik atau kebijakan dengan cara lain. Ia berpendapat, tujuan perang adalah mengalahkan dan melucuti senjata. Kalau lawan tidak dikalahkan secara total, maka dia akan bisa mengalahkan kita di kemudian hari, yang akhirnya akan memaksakan kehendaknya pada pihak yang sebelumnya memenangkan peperangan.
Lebih dari 1,3 juta orang tewas terbunuh selama perang Vietnam. Amerika sendiri kehilangan sekitar 56.000 serdadu, sementara 156.000 lainnya mengalami luka atau cacat seumur hidup. Namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan angka kematian yang disebabkan pengeboman militer AS, yakni hingga 200.000 warga sipil dan militer di Vietnam dan Kamboja. (Foto: www.dw.com)
Payung Hukum Bantuan
Jelas, perang ditempuh untuk menyelesaikan masalah. Untuk memenangkannya ditempuh jalan, antara lain, meminta bantuan dari negara lain, yang kemampuan perangnya, baik pasukan maupun peralatan tempur, lebih baik. Tetapi, apakah permintaan bantuan itu mesti dibayar kelak tentu harus dibuka perjanjian yang jadi payung hukumnya.
Dalam konteks ini dapat dipahami kegalauan dan kemarahan Kamboja atas sikap AS yang meminta kontribusi sebagai ganti atas bantuan militer yang diberikan puluhan tahun lalu. Kita pula dapat memahami mengapa AS harus menagih pengganti bantuan dimaksud.
Sebagai sesama anggota Perhimpunan Negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN), kita berharap Kamboja dan AS dapat menyelesaikan masalah krusial ini dengan baik, terutama dengan mengedepankan diplomasi. Kita percaya, untuk menyelesaikan masalah sepelik apa pun dalam hubungan bilateral, diplomasi masih menjadi kekuatan ampuh dan berdaya tahan lama. (Berbagai sumber/E19)
KUALA LUMPUR , - Rencana untuk menyerang rombongan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, saat berkunjung ke Malaysia berhasil digagalkan.
Kepolisian Diraja Malaysi menyampaikan hal tersebut pada Selasa (7/3/2017) di Kuala Lumpur.
Empat warga Yaman dan tiga tersangka lain, yakni satu warga Malaysia dan satu lagi warga negara Indonesia, ditahan sebelum Raja Salman dan rombongannya mendarat di Kuala Lumpur.
Arab Saudi memimpin koalisi yang bertempur melawan pemberontak Houthi di Yaman dalam dua tahun terakhir.
Namun, belum bisa dipastikan apakah empat warga Yaman yang ditangkap merupakan bagian atau memiliki kaitan dengan pemberontak Houthi.
Seorang sumber di Kepolisian Diraja Malaysia kepada Reuters mengatakan, diyakini keempatnya adalah simpatisan Houthi.
Sumber-sumber lain mencurigai mereka adalah bagian dari kelompok yang menamakan diri Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).
Belum juga diketahui apakah tiga tersangka lain adalah bagian dari kelompok warga Yaman ini.
Ketujuh tersangka ditangkap antara 21 hingga 26 Februari lalu, yang bertepatan dengan kedatangan Raja Salman di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia.
Kepala Kepolisian Diraja Malaysia, Khalid Abu Bakar, kepada para wartawan mengatakan, para tersangka 'berencana menyerang anggota keluarga kerajaan Arab Saudi saat berada di Kuala Lumpur'.
"Kami menangkap mereka pada saat yang tepat," kata Abu Bakar.
Polisi juga menyita sejumlah paspor internasional dan uang senilai 60.740 dollar AS dalam beberapa mata uang yang diyakini diperuntukkan untuk kelompok ini.
Abu Bakar menjelaskan bahwa kelompok ini juga terlibat dalam perdagangan narkoba.
Raja Salman membawa anggota delegasi sebanyak 600 orang saat melakukan kunjungan empat hari di Malaysia.
Lawatan ke Malaysia ini dilanjutkan dengan kunjungan kenegaraan di Jakarta dan liburan ke Bali hingga 12 Maret, dari semula mestinya berakhir pada 9 Maret.
Editor : Pascal S Bin Saju Sumber : BBC Indonesia,kompas
GP Ansor Sidoarjo dan Kapolresta Kombes Pol Muh Anwar Nasir Sidoarjo, NU Online
Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Sidoarjo, Jawa Timur H. Rizza Ali Faizin menilai ceramah Khalid Basalamah menjelek-jelekkan aliran tertentu. Hal itulah yang tidak diinginkan GP Ansor karena tindakan semacam itu menimbulkan permusuhan di masyarakat.
Menurut dia, terkait pengajiannya sendiri, GP Ansor tidak mempermasalahkan. Karena GP Ansor, termasuk warga NU juga melakukan pengajian. Namun, pengajian yang berisi mengkafirkan orang tanpa klairifikasi, sangat disesalkan.
"Yang kami sayangkan adalah penyampaian dan materinya itu cenderung mendiskreditkan aliran tertentu. Di NU dan Ansor itu selalu terbiasa klarifikasi atau tabayun. Sedangkan Khalid Basalamah itu menyatakan ini kafir, haram dan lain sebagainya. Bahkan untuk pemanggilan Sayyidina untuk Nabi Muhammad juga tidak diperbolehkan olehnya," kata Rizza.
Rizza menegaskan, setiap ceramah yang disampaikan Khalid itu selalu menimbulkan kebencian, menjelek-jelekkan pihak tertentu dan provokatif. Bahkan, Khalid sendiri juga selalu mendapatkan penolakan dari berbagai pihak di setiap daerah di Indonesia ketika ia hendak mengisi acara pengajian.
Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Muh Anwar Nasir, sebelumnya sudah mengingatkan panitia agar Khalid Basalamah tidak dihadirkan, karena ada penolakan. Namun, Anwar juga tidak melarag karena negara sudah menjamin semua warga untuk melaksanakan kegiatan agama. Ketika ada reaksi penolakan dan atas dasar keamanan, agar acaranya ditunda dulu.
"Ke depan, kami akan melakukan silaturahim lebih baik lagi agar tidak terjadi hal yang sama karena miskomunikasi," pungkasnya.
Sekadar diketahui, anggota Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Sidoarjo, Jawa Timur, melakukan aksi penolakan dan meminta pemateri pengajian, Khalid Basalamah tidak melanjutkan ceramahnya. Khalid Basalamah saat itu sedang ceramah pada acara tabligh akbar yang diadakan Takmir Masjid Shalahuddin di wilayah Gedangan Sidoarjo, Sabtu (4/3).
Sekadar diketahui juga, Khalid Basalamah dalam sebuah pengajiannya yang dishare di YouTube tidak membolehkan membaca surah Yaasin yang ditentukan pada tiap malam Jumat. Menurut dia, hal semacam itu tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sebuah ibadah harus ada dalilnya. Ia juga menyebutkan dalam shalat itu tidak mesti menggunakan lafal “ushalli”. Selain itu, kata “saysyidna” tidak semestinya disematkan kepada Nabi Muhammad SAW karena tidak ada dalilnya. Padahal semua itu telah menjadi kebiasaan di kalangan Muslim Indonesia. (Moh Kholidun/Abdullah Alawi)nu
Pernyataan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa tuduhan Antasari Azhar di Mabes Polri "direstui" penguasa langsung mendapat tanggapan dari juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Johan Budi, Selasa (14/2/17) malam.
"Kalau tidak mau difitnah, jangan menuduh seolah-olah grasi itu politis," kata Johan dalam sebuah dialog di televisi swasta.
"Kalau menuduh Presiden Jokowi di balik semua ini, ini juga fitnah yang keji, pembunuhan karakter yang dilakukan Pak SBY," ujar Johan, yang dalam acara tersebut berdialog dengan politikus Partai Demokrat Roy Suryo.
Dalam jumpa pers di rumah barunya, SBY mengatakan dia dan keluarganya terus mendapat serangan fitnah dan terakhir melalui tuduhan Antasari bahwa dia berusaha mencampuri kasus hukum besannya, Aulia Pohan, pada 2009 lalu.
Antasari baru saja bebas dari hukuman penjara kasus pembunuhan berkat grasi dari Presiden Jokowi.
SBY mengatakan grasi dari Presiden Jokowi itu bermuatan politis dan mengaku sejak dua bulan lalu mendapat informasi kalau Antasari akan digunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan namanya.
"Tampaknya grasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi uuntuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Serangan ini diluncurkan dan dilancarkan satu hari sebelum pemungutan suara, sebelum coblosan pilkada Jakarta," kata SBY.
"Saya punya keyakinan apa yang dilakukan Antasari ini tidak mungkin tanpa blessing dan restu dari kekuasaan."
Antasari ditangkap polisi dengan tuduhan sebagai otak pembunuhan atas Nasrudin Zulkarnaen pada 2009.
Pada Februari 2010, Antasari divonis bersalah sebagai otak pembunuhan berencana atas Nasrudin Zulkarnaen dan dihukum 18 tahun penjara. Pada 10 November 2016 dia dinyatakan bebas bersyarat dengan kewajiban melapor sebulan sekali.
Akhirnya pada 23 Januari lalu dia mendapat pengampunan atau grasi dari Presiden Joko Widodo.
Sebelum kasus pembunuhan tersebut, Antasari sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan deputi gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan sebagai tersangka korupsi.martirnkri
Ketidakadilan ini berawal dari amburadulnya Pemilu 2009 yang dimenangi SBY-Boediono. Yusril lantas mengungkap kasus IT KPU yang diusut KPK saat dipimpim Antasari Azhar. Namun ujungnya, Antasari malah dijebloskan ke penjara dengan tuduhan pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.
Yusril juga mengungkap KPK menjadi mandul ketika Bibit Samad Rianto-Chandra Hamzah dijadikan tersangka saat sedang mengusut kasus bailout Bank Century. Komjen Susno Duadji juga senasib. Berikut tulisan yang dikirim mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra kepada Tribunnews.com. Kalau kita membaca Pembukaan UUD 1945, kita akan menemukan kata-kata yang penuh makna, yakni negara yang kita bangun ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kerangka itulah, kita membentuk pemerintahan untuk menjalankan kekuasaan atas nama negara.
Kini, Pemerintahan SBY-Boediono baru menjalankan kekuasaan pemerintahan negara melalui Pemilu yang buruk di tahun 2009, setahun saja, sejak dilantik 20 Oktober 2009. Sejak awal, Pemilu yang buruk dengan manipulasi daftar pemilih, IT KPU yang amburadul dan dugaan penggunaan dana bailout Bank Century untuk membiayai kampanye Pilpres SBY Boediono, sejak awal telah menyebabkan Pemerintah baru ini mengalami krisis kewibawaan.
Memang, apa yang dikemukakan ini baru bersifat dugaan. Namun sikap defensif pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik pendukungnya terhadap semua permasalahan diatas, secara politik justru semakin memreteli kewiwabaan Pemerintah.
Soal manipulasi data pemilih misalnya pernah menjadi angket di DPR yang lama. Namun DPR baru hasil Pemilu 2009 tidak meneruskan penyelidikannya, padahal menurut UU Angket, DPR baru berkewajiban meneruskan angket itu.
Negosiasi politik antar partai dalam penyusunan KIB II, nampaknya telah menenggelamkan kewajiban DPR baru untuk meneruskan hak angket itu. Penyelidikan terhadap amburadulnya IT KPU yang diduga kuat memainkan peranan besar dalam manipulasi Pemilu dan Pilpres, telah menelan korban dengan dijebloskannya Antasari Azhar ke dalam penjara dengan tuduhan yang mencengangkan, yang hingga kini tetap misteri.
Antasari tahu seluk beluk IT KPU dengan yang dibangun dengan biaya besar, termasuk tahu siapa rekanan yang memenangkan pengadaan peralatan IT itu. Dia baru saja berniat menyelidiki, belum apa-apa, tapi nasibnya keburu mengenaskan. Akhirnya rencana menyelidiki IT KPU kandas bersamaan dengan dijebloskannya Antasari ke dalam tahanan.
Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah lain lagi ceritanya. Niat mereka untuk menelusuri bailout Century menjadi kandas dengan isu yang sengaja ditimpakan kepada mereka, penyuapan. Sampai sekarang status Bibit dan Chandra masih tersangka. Surat Penghentian Penyidikan terhadap mereka telah ditolak pengadilan. Kini kabarnya sedang diuapayakan Kasasi ke Mahkamah Agung. KPK menjadi lumpuh dengan kasus yang menimpa tiga pimpinannya.
Sementara Susno Duadji yang mulai buka mulut hal-hal terkait dengan Century, dijebloskan ke dalam tahanan dengan tuduhan korupsi ketika menjadi Kapolda Jawa Barat.
Sejak itu, tiga institusi penegak hukum, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan seolah menjadi berhadap-hadapan satu sama lain. Padahal, Presiden berkewajiban menjaga harmonisasi antara lembaga penegak hukum.
Konflik terbuka tiga lembaga ini akan berakibat merosotnya kewibaan aparatur penegak hukum. Kalau kewibawaan aparatur penegak hukum rusak, maka krisis kewibawaan akan makin melebar.
Rakyat tak percaya penegakan hukum dilakukan dengan niat yang tulus demi tegaknya hukum. Penegakan hukum hanyalah alat permainan untuk menutupi dan membela kepentingan. Negara akhirnya akan terjerumus kepada krisis kewibawaan yang kian dalam.
Dalam suasana krisis seperti itu, pemerintah masih berupaya untuk membangun citra memberantas korupsi. Namun upaya ini tak berhasil memulihkan citra itu, kendatipun bagi SBY, citra adalah Panglima!
Sejumlah kasus lama dibongkar-bongkar seperti kasus penyuapan sejumlah anggota DPR dalam pemilihan Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Guberbur BI. Kasus Sisminbakum diangkat kembali, walau sejak awal awam pun tahu ada rekayasa dibalik semua itu.
Namun, kalau menyinggung bailout Century, segala upaya dilakukan agar mega skandal ini tidak terkuak, karena akan menohok substansi legalitas Pemilu 2009 dengan komposisi anggota DPR seperti sekarang, dan Pilpres 2009 yang dimenangkan SBY-Boediono.
IT KPU kini sudah hilang dari ingatan publik. Padahal, kalau ini terkuat, akan ketahuan juga bagaimana sesungguhnya rekayasa Pemilu 2009 dilakukan.
Apa yang dikemukakan di atas hanya dipahami oleh masyarakat kelas menengah dan kelas atas. Masyarakat kelas bawah, walaupun mendengar berita, mungkin kurang mampu mencerna dan kurang menaruh perhatian tentang hal-hal yang tidak secara langsung mengenai kehidupan mereka.
Namun ketidakadilan tetap mereka rasakan, ketika pemerintah yang tengah mengalami krisis kewibawaan sibuk membela dan mempertahankan diri dengan membangun citra diri yang bagus dan aduhai, telah lalai mengantisipasi dan menyelesaikan hal-hal yang berpotensi menjadi konflik di kalangan masyarakat kelas bawah.
Pemerintah SBY tetap saja tak kunjung mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang terus terpinggirkan dalam kemiskinan yang makin dalam. Lapangan kerja dan lapangan berusaha begitu sulit dalam setahun terakhir ini, yang semakin mendorong meningkatnya kejahatan.
Rasa aman rakyat hilang, seiring dengan merosotnya kewibawaan Pemerintah. Konflik antar kelompok dalam masyarakat terjadi di mana-mana dengan aneka latar belakang isyu, etnik, agama, premanisme dan terorisme.
Rakyat yang jengkel mulai menyerbu kantor polisi yang menjadi simbol negara dalam melindungi bangsanya. Namun apa yang terjadi, polisi justru melipatgandakan kewaspadaan untuk melindungi diri sendiri dari ancaman teroris dan penjahat. Kalau aparat keamanan sibuk melindungi diri sendiri, bagaimana mungkin akan mampu melindungi rakyat?
Ketika ketidakadilan makin meluas, negara seperti tidak hadir. Padahal negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ketika wilayah negara diterobos oleh petugas negara lain, negara juga tidak menunjukkan ketegasan sikap.
Negara seakan tak hadir melindungi tumpah darah Indonesia dan membiarkan harga dirinya terinjak-injak. Sungguh tragis nasib bangsa dan negara yang dipimpin Presiden SBY-Boediono ini. gerpol
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar bukan satu-satunya orang yang merasa dikriminalisasi oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga merasakan hal yang sama. Hal itu diungkapkan lewat loyalis Anas, I Gede Pasek Suardika, yang kini sudah pindah ke Partai Hanura.
"Mas Anas menyampaikan pesan, secara gamblang Mas Anas merasakan betul bahwa beliau, selain Antasari, sebenarnya beliau juga salah satu korban yang dikriminalisasi oleh orang yang sama," kata Pasek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Pasek menambahkan, pernyataan Antasari membuat Anas kembali ingat atas perlakuan SBY terhadapnya yang telah menjadi sebuah proses yang panjang.
Anas mengaku siap jika dokumen-dokumen persidangan yang ada kembali dibuka dan dieksaminasi untuk mengungkap kebenaran.
"Beliau siap diuji dokumen-dokumen persidangan, saksi-saksi dibuka kalau memang ingin dilakukan eksaminasi terhadap kasus beliau. Bentuk tim pencari fakta, wajar atau tidak," ujar Wakil Ketua Umum Partai Hanura itu.
"Kalau kesaksian dibuka, ini momentum yang bagus," kata dia.
Anas, menurut Pasek, berharap tak ada lagi korban kriminalisasi selanjutnya. Ia juga berharap agar SBY dapat dengan tulus menyampaikan permohonan maaf.
"Beliau mengharapkan agar SBY segera meminta maaf. Cukup minta maaf saja karena itu nyata. Hanya soal waktu," kata Pasek.
Anas juga pernah mengungkap perasaannya yang menjadi korban "operasi besar kriminalisasi" pada Februari 2013 silam.
Anas mendeskripsikan operasi tersebut bersifat serius dan panjang. Ujungnya, Anas harus "selesai" sebelum penyerahan daftar pemilih tetap calon anggota legislatif 2014.
"Hal ini berdasarkan informasi valid yang saya peroleh. Ini sebuah rangkaian. Tak perlu analisis politik yang canggih untuk membaca rangkaian peristiwa ini. Ada warna yang sangat kental terkait dinamika politik," ujar Anas dalam wawancara dengan RCTI, 27 Februari 2013.
Namun, saat itu Anas tak mengungkap siapa di balik kriminalisasi itu.
"Suatu saat saya akan sampaikan. Itu lembar ketiga. Sekarang baru lembar pertama alinea kedua," kata Anas.
KPK menjerat Anas dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penetapan Anas sebagai tersangka ini diresmikan melalui surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 22 Februari 2013.
Anas Urbaningrum diduga tidak hanya menerima hadiah berupa mobil terkait kasus dugaan korupsi Hambalang. Anas diduga menerima hadiah lainnya, baik berupa uang, barang, ataupun baru sekadar janji.
Menurut KPK, penetapan Anas sebagai tersangka ini sudah berdasarkan dua alat bukti yang cukup. KPK pun membantah adanya kriminalisasi.
"Saya juga menegaskan, jangan kait-kaitkan proses di KPK dengan proses politik," kata Juru Bicara KPK saat itu, Johan Budi SP.
Terkait dengan Pernyataan resmi dari Antasari yang menyebut keterlibatan SBY dan Hari Tanoe, tampaknya SBY sudah ancang ancang mengambil jalur hukum dan akan segera melaporkan tuduhan Antasari ke kepolisian
Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono akan mengambil langkah hukum terhadap Antasari Azhar. Langkah itu bakal diambil karena SBY keberatan dengan tuduhan sebagai inisiator atas dugaan rekayasa dalam kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen.
“Tuduhan Antasari seolah saya sebagai inisiator kasusnya, jelas tidak benar. Pasti akan saya tempuh langkah hukum terhadap Antasari,” bunyi cuitan SBY di akun Twitter, Selasa (14/2).
Lebih lanjut dia mengatakan aparat hukum yang pernah menangani kasus Nasrudin mengungkapkan fakta.
Dia juga mengatakan dalam waktu dekat akan memberikan bantahan penjelasan yang lebih detail. Rencananya malam ini SBY akan menggelar konferensi pers di kediamannya di Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
“Dalam waktu dekat akan saya sampaikan bantahan dan penjelasan saya. Saya ingin saudaraku rakyat Indonesia tahu kebenaran yang sejati,” kata dia.
Sebaliknya juru bicara Fraksi PDIP Aria Bima meminta Bareskrim Polri menindaklanjuti pernyataan mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang menyebut dugaan keterlibatan SBY.
"Kalau memang hal-hal yang disampaikan Pak Antasari bisa dilanjutkan dalam proses hukum, tentunya Bareskrim harus menindaklanjuti," kata Aria di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/2).
Menurut Aria, pernyataan Antasari dapat ditindaklanjuti Bareskrim Polri dengan catatan terdapat bukti-bukti yang disertakan.
Sore ini SBY membuat beberapa cuitan atas respons terhadap pernyataan Antasari. Dia juga menuding pernyataan Antasari memiliki motif politik.
Antasari mengatakan SBY mengetahui persis mengenai perkara pembunuhan Bos PT Putra Rajawali Bantaran Nasrudin Zulkarnaen. SBY juga disebut mengetahui persis kriminalisasi dan rekayasa kasus yang menyebabkan ia mendekam di penjara selama delapan tahun.
“Saya minta Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara saya. Beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau lakukan. Beliau memerintahkan siapa untuk rekayasa dan mengkriminalisasi Antasari,” kata Antasari.
Pernyataan itu disampaikan siang tadi usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim, bertepatan dengan satu hari jelang pelaksanaan Pilkada 2017, termasuk Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.[cnn]
Pimpinan Front pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab akhirnya datang memenuhi panggilan pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka atas kasus penghinaan terhadap Pancasila di Mapolda Jawa Barat, Senin (13/2). Rizieq yang dikawal sejumlah tim kuasa hukum dan juga beberapa laskar FPI mulai diperiksa penyidik Senin (13/2) pukul 10.00 WIB dan baru berakhir sekitar pukul 17.30 WIB.
Dalam pemeriksaan itu, Rizieq mengaku memberikan tesis pada penyidik yang dijadikan basis dakwahnya pada warga Bandung pada 2011 silam. Video dakwah Rizieq di Bandung itu menyebar dan dijadikan bukti oleh Sukmawati Soekarnoputri atas tuduhan Rizieq melakukan penghinaan Pancasila. Dalam video itu Rizieq dinilai mengandung unsur penghinaan terhadap Pancasila serta pencemaran nama baik. Rizieq dalam hal ini disangkakan Pasal 154 dan 320 KUHP.
Menurut Rizieq, seharusnya penyidik menjadikan tesisnya itu sebagai bahan pertimbangan. Bukan video yang dilampirkan pelapor Sukmawati. Sebab tesisnya yang dibuat di Universitas Malaya, Malaysia banyak memuat usulan sejarah Pancasila hingga akhirnya dijadikan dasar negara hingga dewasa ini.
"Rizieq keberatan jika kepolisian hanya mengandalkan video sebagai bahan penyidikan. Dia protes karena video yang dilampirkan dengan durasi 2 menit 13 detik itu justru menimbulkan persepsi berbeda jika membandingkan dengan dakwahnya selama dua jam lebih."
"Saya ingatkan itu hanya 2 menit 13 detik. Jadi dalam rekaman video yang diedit segitu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya sendiri keberatan jika video itu dijadikan barang bukti sebab dengan editan ceramah 1-2 jam ini bisa timbulkan persepsi berbahaya," ujarnya."
Pihaknya langsung menyerahkan rekaman video ceramahnya yang utuh tanpa dipotong atau diedit. Dia protes karena potongan video itu berbahaya jika ditafsirkan berbeda oleh orang-orang. "Saya enggak pernah ceramah dua menit," tegasnya.
Jika melihat protes semacam ini, Rizieq menjadi 'kompak' dengan terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Hal serupa juga terjadi pada kasus penistaan agama yang menyeret nama Ahok. Ahok dilaporkan ke polisi setelah potongan video pidatonya di Kepulauan Seribu beredar luas. Di potongan video itu, Ahok menyinggung soal Surat Al Maidah 51 dan kaitannya dengan memilih pemimpin.
Sama seperti yang dilakukan Rizieq, Ahok juga sudah protes. Bahkan di depan hakim. Saat memberikan kesaksian di sidang yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Ahok tidak terima jika laporan saksi pelapor yakni Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman ke polisi hanya didasarkan pada potongan videonya sewaktu di Kepulauan Seribu.
"Saya keberatan, pidato saya (durasinya) satu jam lebih, tapi cuma 13 detik yang dilihat di WA," ujar Ahok, Selasa (10/1).
Video yang dijadikan barang bukti berdurasi 13 detik. Ahok heran, saksi sudah menyimpulkan ada dugaan tindak pidana penistaan agama hanya dengan melihat potongan video itu.
"Pidato satu jam dipotong jadi 13 detik, dan mengambil kesimpulan (saya melakukan penistaan). Saudara saksi tidak menyimak video utuh," katanya.
Jadi, apa yang dialami Rizieq Shihab ternyata sama dengan yang dialami Ahok. Ini karma atau hanya kebetulan. Bagaimana menurut anda?(merdeka.com/Infoteratas)
Air terjun Niagara yang membeku akibat suhu dingin beberapa hari terakhir di Ontario (8/1). Cuaca dingin menyebabkan ribuan kubik air per detik yang mengalir di atas Air Terjun Niagara membeku. REUTERS/Aaron Harris
Jakarta - Sejarah Iptek pada 22 Maret diawali dengan kekeringan yang melanda air terjun Niagara pada 1903. Seniman asal Inggris, Alfred William Hunt, pernah melukiskan air terjun Niagara yang kering karena kemarau. Lukisan itu dibuat jauh sebelum Niagara kembali kering pada 22 Maret 1903.
Sungai Niagara menerima air dari tiga air terjun saling berdekatan, yakni air terjun Horseshoe dari daratan Kanada, air terjun Amerika dan air terjun Bridal Veil. Normalnya setiap menitnya Niagara menerima enam juta kubik air.
Bayangkan bila air terjun setinggi 51 meter itu kering karena kemarau. Tahun 1969, ketika kemarau kembali menerjang Niagara, pemerintah Amerika Serikat membangun dam-dam untuk mengendalikan air Niagara. Saking keringnya, traktor dan truk pun bisa jalan di dasar Niagara.
Sejarah Iptek Lainnya 1857: Pertama kalinya sebuah mall Haughwout & Co di New York dipasangi lift. Elisa Graves Otis adalah penemu lift.
1895: Auguste dan Louis Lumiere, yang dikenal sebagai Lumiere Bersaudara, menampilkan gambar bergerak di layar, yang kemudian dikenal sebagai film. Waktu itu keduanya memutar film "La Sortie des ouvriers de l'usine Lumiere".
1946: Amerika Serikat berhasil meluncurkan roket. Roket yang diluncurkan dari New Mexico itu mampu terbang dan mencapai ketinggian 50 mil atau hampir 80,5 kilometer.
1995: Kosmonot Rusia, Valeri Polyakov, kembali ke bumi setelah memecahkan rekor terlama tinggal di antariksa selama 438 hari.
1981: Kosmonot Mongolia pertama terbang ke antariksa dengan menumpang Soyuz 39, kapal antariksa Rusia.
1968: Dicky Zainal Arifin lahir. Ia adalah penemu teknologi brain activator, alat pengaktif sel otak dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Penemuannya yang lain adalah mikroba penyubur tanah organik atau pupuk Pe Super untuk meningkatkan dan menjaga kesuburan tanah. Namun, penemuannya tidak diakui ilmuwan karena Dicky dianggap tidak punya kompetensi di bidang penelitiannya.
1985: Konvensi Wina untuk Perlindungan Lapisan Ozon dibuka di Wina. Salah satu kesepakatannya adalah perlunya pengendalian zat perusak ozon karena efeknya bisa mencapai Bumi. Konvensi itu diberlakukan September 1988.
Salah satu negara yang paling parah mengalami “mabok agama” di dunia ini adalah Pakistan, salah satu negeri yang termasuk paling miskin dan paling terbelakang di dunia. Menurut Prosperity Index yang dirilis oleh Legatum Institute yang berbasis di London, Pakistan menempati posisi 130 dari 142 negara di dunia dalam hal kemakmuran dan kebahagiaan. Pakistan juga termasuk ke dalam 5 negara di dunia yang dianggap sebagai negara yang paling miskin, paling tidak sehat, paling tidak bahagia, dan paling tidak aman di dunia bersama dengan Suriah, Yaman, Nigeria dan Liberia.
Sebagai gambarannya, banyak terjadi peristiwa pembunuhan yang sadis dan konyol hanya karena sikap fanatisme dalam beragama. Salah satu yang fenomenal adalah ketika seorang gadis remaja bernama Malala Yousafzai yang aktif menyerukan hak pendidikan bagi anak-anak perempuan di Pakistan ditembak kepala dan lehernya oleh kelompok radikal Taliban. Taliban sebagai kelompok radikal yang berpengaruh di Pakistan menganggap bahwa wanita tidak berhak atas pendidikan dan aktifitas di luar rumah.
Masih di Pakistan juga, Qandeel Baloch, gadis 26 tahun, tewas dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri, Waseem Azeem hanya gara-gara adiknya tersebut suka selfie dan upload foto di media sosial. Si pembunuh sama sekali tidak menyesali perbuatannya bahkan merasa bangga karena dalam pandangannya wanita yang baik seharusnya hanya berdiam diri di rumah saja dan tidak pamer kecantikannya. Sepasang suami istri di Kashmir, Pakistan juga pernah membunuh anak perempuan mereka yang berusia 15 tahun dengan menyiram air keras demi menjaga kehormatan keluarga. Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan melaporkan sebanyak 943 perempuan Pakistan tewas dibunuh dalam setahun (2011) karena alasan “kehormatan”.
Intoleransi beragama juga banyak terjadi di Pakistan. Di sana pernah terjadi bom bunuh diri yang menewaskan 69 orang dan ratusan luka-luka dengan korban terbanyak adalah adalah wanita dan anak-anak yang sedang menikmati liburan Hari Raya Paskah di taman kota Lahore. Serangan bom juga pernah mengguncang sebuah perayaan agama di kuil aliran agama tertentu di Balochistan, Pakistan, yang menewaskan 52 orang dan korban luka yang mencapai 105 orang. Bom juga pernah diledakkan di sebuah rumah sakit di Quetta, di Pakistan selatan yang menewaskan setidaknya 70 orang. Thaliban juga pernah menyerang dan menembaki sebuah sekolah di Peshawar yang menewaskan 132 siswa anak-anak serta 9 staf dan pengajar karena mungkin bersekolah dianggap sebagai sesuatu yang haram oleh Taliban.
Pembunuhan karena kasus “penistaan agama” yang melibatkan seorang gubernur juga pernah terjadi di Pakistan. Salman Taseer, gubenur propinsi Punjab di Pakistan dibunuh pada tahun 2011 karena dia dianggap menentang hukum penistaan agama di Pakistan. Kasus penistaan agama ini bermula dari hal yang sangat sepele. Aasiya Noreen, perempuan Katolik yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani meminum dari gelas yang sama dengan perempuan-perempuan lain yang beragama muslim dalam suatu acara panen bersama. Terjadilah percekcokan karena mereka yang muslim menganggap orang yang bukan Muslim itu kotor, sehingga tidak boleh minum dari gelas yang sama dengan mereka. Dalam adu mulut itu Aasiya dituduh mengatakan sesuatu yang menghina Nabi. Di Pakistan, hal yang demikian ini juga berarti bel kematian sudah pasti berbunyi.
Kasus ini memancing kemarahan yang meluas di masyarakat Pakistan dan wanita itupun dihukum mati. Seorang menteri untuk urusan minoritas yang kebetulan beragama Kristen, Shahbaz Bhatti, juga mati dibunuh. Salman Taseer, Gubernur Punjab yang mengajukan petisi agar wanita itu dibebaskan juga dibunuh. Dia dibunuh oleh pengawalnya sendiri, Malik Mumtaz Qadri, dengan 27 kali tembakan AK-47. Malik Mumtaz Qadri juga akhirnya dihukum mati. Tapi reaksi publik Pakistan sangat mengejutkan. Ratusan ribu orang turun ke jalan untuk mengiringi dan mengelu-elukan pemakaman Malik Mumtaz Qadri yang dianggap sebagai pahlawan agama. Ini mungkin adalah prosesi kematian terbesar untuk seorang pembunuh.
Di Indonesia isu “penistaan agama” ini sekarang juga sedang menjadi bahan perbincangan yang ramai. Teroris pembunuh dan pemenggal kepala seperti Santoso, Imam Samudra dan lain-lain juga dielu-elukan dan dianggap sebagai pahlawan agama yang konon mayatnya berbau wangi. Satu pertanyaan sederhana saja dari saya. Perlukah Indonesia juga menjadi Indonistan?
Kalo Indonesia sudah menjadi Indonistan maka Anda terutama cewek harus hati-hati karena Anda bisa dibunuh hanya karena suka foto selfie dan upload di medsos. Anda yang punya anak juga harus hati-hati karena anak Anda bisa ditembak kepalanya di sekolah. Anda juga harus hati-hati ketika sedang merayakan hari raya di taman kota karena bisa kena bom.
Anehnya, meski disebut sebagai salah satu negara paling miskin dan paling terbelakang di dunia tapi Pakistan dianggap juga sebagai salah satu negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia yaitu memiliki 120 hulu ledak nuklir. Negara menghabiskan biaya yang besar untuk menciptakan alat membunuh sementara rakyatnya dibiarkan miskin, bodoh, terbelakang dan tertindas.
Apa yang saya sampaikan hanyalah fakta jujur apa adanya agar kita bisa bercermin dan mengambil pelajaran darinya. Hanya orang beriman lah yang bisa menggunakan akalnya untuk mengambil pelajaran sebagaimana sebuah ayat dalam Al Quran yang berbunyi : " Hanyalah orang- orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran,( QS Ar Rad : 19) " Saya hanya menyampaikan pesan Tuhan agar kita hati-hati dan tidak mabok apalagi keblinger seperti mereka dan rencana Tuhan agar kita bisa menjadi Rahmatan lil Alamin dan menjadi Terang bagi dunia bisa tercapai.
Portal Newsindo-- Akses ke sejumlah sosial media seperti YouTube dan Facebook diblokir di Turki, menyusul beredarnya video propaganda ISIS yang memperlihatkan dua tentara Turki dibakar hidup-hidup.
Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh Turkey Blocks, situs yang rutin "mengidentifikasi dan memvalidasi laporan soal sensor massal di internet".
Pada Jumat (23/12), Turkey Blocks melaporkan bahwa para pengguna internet tidak dapat mengakses ketiga media sosial itu, tak lama setelah video propaganda ISIS itu menjadi viral. "Masing-masing pemblokiran itu nampaknya dilakukan di tingkat ISP, dan para penyedia jasa internet diperkirakan menerapkan pemblokiran mereka sendiri, sehingga banyak pengguna tidak terdampak [dari pemblokiran]," bunyi pernyataan Turkey Blocks, dikutip dari situs mereka. "Pemblokiran ini merupakan kali kedua dalam sepekan. Pemblokiran sebelumnya terjadi menyusul pembunuhan Duta Besar Rusia untuk Turki," bunyi pernyataan itu. Menurut laporan AFP, video propaganda ISIS yang berdurasi 10 menit itu memperlihatkan dua pria berseragam militer diseret dari dalam sebuah kerangkeng, kemudian diikat dan dibakar. Video yang diunggah di situs propaganda ISIS itu diklaim direkam di daerah yang dideklarasikan sebagai "Provinsi Aleppo" pada Kamis (22/12), hanya sehari setelah 16 tentara Turki dilaporkan tewas di tangan militan ISIS di Suriah. Kejadian ini merupakan kekalahan terbesar militer Turki di Suriah hingga saat ini. Hingga saat ini, sudah 30 tentara Turki yang tergabung dalam operasi "Tameng Efrat" di Suriah tewas, menurut laporan Reuters. Belasan tentara Turki itu tewas dalam serangkaian serangan di Kota Al-Bab, Suriah, pada Rabu (21/12), termasuk tiga serangan bom bunuh diri di mobil.
Tentara Turki memasuki Suriah pada 24 Agustus lalu untuk mendukung kelompok pemberontak yang berupaya menggulingkan Presiden Bashar Al-Assad. Pemerintah Turki menegaskan bahwa tujuan tentaranya berada di wilayah Suriah adalah untuk memberantas ISIS dan milisi Kurdi yang dianggap sebagai ancaman keamanan, tak hanya di Suriah tetapi di negara tetangga, termasuk Turki. Pada Kamis, Erdogan bersumpah tidak akan menghentikan kampanye melawan ISIS dan milisi Kurdi di Suriah. "Ya, mungkin kita kehilangan beberapa marti, tapi kami bertekad untuk mengenang mereka dan melanjutkan perjuangan kami," ujarnya. (has) cnnindonesia
