Simalakama, Sistem e-Budgeting Jadi Kartu Mati Anies-Sandi, Salut Buat Ide Brilian Ahok

Saya semakin kagum dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ketika memimpin DKI Jakarta. Orang yang jujur dan lurus tentu akan menjaga amanat yang diembankan kepada dirinya. Seperti juga Ahok, dia begitu menjaga amanat yang diberikan kepadanya. Dia begitu ketat menjaga uang DKI Jakarta jangan sampai lolos digarong sepeserpun.

Sistem e-Budgeting yang diterapkan di DKI Jakarta, memungkinkan untuk Ahok menjaga dana APBD DKI Jakarta agar tidak digarong. Saking ketatnya e-Budgeting untuk memasukkan anggaran personal pun sangat tidak mungkin dilakukan. Karena akan langsung ketahuan.

Menurut penjelasan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Dengan ketatnya sistem e-budgeting,oknum tidak mungkin bisa memasukan anggaran siluman. Saefullah mengatakan sistem tersebut menjamin semua program yang masuk ke dalam APBD untuk kepentingan masyarakat Jakarta.

“Sehingga intervensi personal, intervensi kepentingan kelompok itu sudah tidak mungkin lagi kita akomodir. (Tidak diakomodir) kalau kepentingan itu tendensius untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Saefullah.

“Kepentingan atau program yang selamat itu pasti orientasinya untuk masyarakat,” kata Saefullah.

Selain adanya pengawasan yang ketat dalam sistem e-budgeting, Saefullah mengatakan penganggaran juga semakin ketat karena tidak boleh lagi dilakukan secara gelondongan. Artinya, setiap program harus betul-betul dirinci agar penggunaan anggarannya menjadi jelas.

“Maka pasti setiap kegiatan itu angka nominal anggarannya tidak pernah bulat, misalnya Rp 100 juta. Pasti hasilnya itu ada pecahan karena sudah berbasis komponen. Kalau bulat pasti dia ngarang,” ujar Saefullah.

Begitu penjelasan Saefullah kepada sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Sabtu (20/5/2017).

Tentu kebijakan sistem e-Budgeting yang diterapkan oleh Basuki Tjahaja Purnama ini patut kita apresiasi. Karena dengan sistem yang diterapkan ini sangat sulit bagi penggarong APBD DKI Jakarta dapat memasukkan anggaran siluman (begitu yang diistilahkan oleh Ahok) ke dalam e-Budgeting.

Apakah tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno ini akan merekomendasikan kepada Gubernur terpilih Anies Baswedan untuk tetap menerapkan e-Budgeting ini ataukah sistem e-Budgeting ini akan direkomendasikan untuk dihapus pada pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno?

Tentu apa pun yang akan diambil oleh tim Anies-Sandi akan ada konsekuensinya.

Jika sistem e-Budgeting ini akan tetap diterapkan pada pemerintahan Anies-Sandi, tentu akan sangat sulit untuk memasukkan anggaran-anggaran yang akan menguntungkan pribadi-pribadi yang berniat untuk menggembungkan saku mereka. Karena setiap anggaran yang dimasukkan harus secara rinci dan harus berguna untuk warga Jakarta. Jika tidak, maka anggaran tersebut akan ditolak.

Sehingga jika ada persekongkolan antara oknum eksekutif dan oknum DPRD Jakarta yang akan menggarong APBD DKI Jakarta untuk kepentingan diri sendiri, maka akan sangat sulit untuk dilakukan. Seperti kata Saefullah di atas bahwa setiap anggaran yang dimasukkan harus secara terperinci berbasis komponen. Jadi tidak ada istilah anggaran dengan angka bulat.

Dan intervensi personal, intervensi kelompok akan sangat sulit untuk diakomodir pada sistem e-Budgeting ini.

Bagaimana kalau tim Anies-Sandi merekomendasikan jika penerapan e-Budgeting dihapuskan pada pemerintahan Anies-Sandi?

Jika ini yang direkomendasikan kepada Anies-Sandi, maka akan menimbulkan kecurigaan publik. Kenapa sistem e-Budgeting yang begitu ketat menjaga APBD DKI Jakarta itu justru dihapuskan oleh Anies-Sandi? Ada apa dengan mereka?

Pertanyaan-pertanyaan demikian tentu tidak salah. Karena selama ini masyarakat sudah tahu bahwa sistem e-Budgeting berguna untuk melindungi APBD Jakarta, jika dihapuskan tentu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Ada apa dengan Anies-Sandi sehingga e-Budgeitng dihapuskan.

Karena dengan dihapuskannya sistem e-Budgeting, membuat Anies-Sandi lebih leluasa memasukkan anggaran-anggaran yang mereka inginkan, walau pun anggaran-anggaran tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dan anggaran-anggaran tersebut dapat dimark-up sedemikian rupa agar dapat menguntungkan oknum-oknum yang mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi tanpa ketahuan.

Seperti kita ketahui sebelum diterapkannya sistem e-Budgeting, banyak sekali anggaran-anggaran yang tidak masuk akal berada di APBD DKI Jakarta. Seperti kasus dana siluman UPS yang dibongkar oleh Ahok serta melibatkan oknum-oknum pejabat DKI dan anggota DPRD Jakarta.

Apa pun yang dipilih oleh Anies-Sandi akan menjadi dilema buat mereka. Jika memilih tetap menerapkan sistem e-Budgeting akan sulit untuk memasukkan anggaran untuk kepentingan pribadi dan kelompok, Tapi jika menghapuskan sistem e-Budgeting tentu akan menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Ada maksud apa Anies-Sandi menghapuskan sistem e-Budgting yang melindungi APBD DKI Jakarta.

Mari kita lihat, yang mana yang akan dipilih oleh Anies-Sandi. Dari pilihannya kita tahu bagaimana kelanjutan DKI Jakarta lima tahun yang akan datang.swd