DPR Itu Wakil Semua Rakyat Atau Cuma Wakilnya Para Koruptor sih? Kok Senengnya Kunjungi Koruptor di Lapas

Miris! Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK Tak Henti-hentinya Bermanuver. Alih-alih bertanya kepada rakyat yang merupakan korban para koruptor, anggota-anggota DPR yang terhormat itu justru lebih memilih bertanya kepada para koruptor di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).


Dengan banyaknya manuver-manuver dari Anggota Pansus hak angket DPR yang tidak sesuai dengan suara dari mayoritas rakyat Indonesia, Maka wajar saja kalau hasil survei terkait kinerja dan kepercayaan rakyat terhadap lembaga DPR ini selalu rendah.

Seharusnya kan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terhormat itu mendatangi konstituennya masing-masing dan bertanya apakah mayoritas rakyat setuju dengan hak angket KPK yang mereka gulirkan itu? Apakah rakyat setuju dengan niat mereka bertemu napi korupsi di Lapas Sukamiskin dan Pondok Bambu? Kalau benar mereka menangkap suara rakyat pasti mereka tidak akan menggulirkan hak angket maupun menemui para napi kasus korupsi.

Namun faktanya mereka justru keukuh mendatangi para narapidana kasus korupsi dengan dalih ingin menggali dan mendapatkan informasi.

Saya sebenarnya bingung. Karena sangkin bingungnya, gatal kepala saya jadi kumat. Sangat tidak masuk akal menurut saya alasan DPR itu menjumpai napi korupsi hanya untuk menggali dan mendapat informasi. Sama sekali tidak ada relevansinya menurut saya.

Memangnya informasi apa yang bisa diperoleh dari para napi kasus korupsi itu? Wong Mereka saja sudah tega membohongi Tuhan dan ratusan juta rakyat Indonesia dengan bertindak korup. Para koruptor bahkan tidak segan mengambil uang rakyat yang bukan miliknya sehingga merugikan Negara dan mencoreng wajah hukum. Rakyat semakin miskin akibat ulah para koruptor. Hukum juga semakin rusak dan pembangunan pun tersendat.

Setelah tertangkap karena mengambil yang bukan hak-nya, Memangnya apalagi yang bisa dipercaya dari omongan para napi korupsi? Jangan-jangan nanti malah anggota DPR yang dikibulin sama para napi kasus korupsi tersebut? Apa para anggota DPR yang terhormat mau? Jangan sampai anggota DPR yan terhormat diperlakukan demikian oleh para napi.

Jujur saja, entah apa maksud dan maunya anggota DPR yang terhormat ini sebenarnya. Jangan-jangan ada undang dibalik bakwan?

Ya memang DPR sekarang ini seperti sedang berjalan sendiri setelah terpilih dan enggan mendengarkan suara mayoritas rakyat Indonesia yang jelas-jelas lebih mendukung KPK dalam memberantas korupsi.

Apakah DPR ingin menghianati kepercayaan yang sudah Rakyat berikan? Coba dong DPR itu menemui rakyat, Tanyakan dan audiensi langsung rakyat itu kemauannya apa? Ini kenapa justru para para narapidana kasus korupsi alias koruptor yang ditemui di Lapas untuk audiensi? Ini kan hal yang tidak masuk akal sebenarnya. Jauh panggang dari api.

Kita tentu miris melihat manuver anggota-anggota DPR yang lebih mementingkan hak angket daripada percepatan pemberantasan korupsi. Memang sudah bukan rahasia lagi kalau kepercayaan rakyat Indonesia kepada lembaga yang satu ini sudah pada titik nadir. Berdasarkan hasil survei Kompas, persentase kepercayaan rakyat kepada KPK masih terbilang tinggi dikisaran 65%. Sebaliknya, kepercayaan rakyat kepada lembaga DPR hanya tinggal 6% saja. Menyedihkan bukan?

Wajar rakyat kembali meragukan niat lembaga DPR di negeri ini dalam mendukung KPK. Pasalnya akhir-akhir ini terlebih setelah korupsi e-ktp mulai terungkap, memang belum terasa sedikitpun manfaat dari lembaga yang satu ini untuk mendukung kinerja KPK.

Lembaga DPR tak ubahnya seperti taman kanak-kanak. Inilah ungkapan yang pernah dikatakan oleh Alm. Gusdur. Dan ungkapan ini sepertinya belum akan berubah.

Lalu, dengan kinerja dan tindakan yang terus tidak sejalan dengan kemauan mayoritas rakyat seperti ini maka wajar rakyat semakin tidak percaya terhadap lembaga ini. jika tetap tak mau berubah, lama-lama kepercayaan rakyat mungkin akan menjadi nol. Karena terlalu sering bermanuver, wajar juga kalau rakyat menganggap bahwa lembaga DPR hanya menghabiskan uang Negara tanpa mampu memberi kontribusi signifikan bagi Negara dan bangsa dalam mencapai tujuan nasional.

DPR harusnya sadar kalau mayoritas rakyat itu lebih mendukung KPK. Jadi, Lebih baik DPR berubah dan segera bubarkan saja itu pansus angket KPK. Jangan lagi ganggu kerja KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini. Harusnya DPR membuka jalan lebar-lebar bagi KPK dalam upaya memberantas korupsi. Jangan membela kolega-kolega anda di DPR yang diduga terlibat korupsi. Biarkan KPK masuk ke DPR dengan bebas agar dapat menindak para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. DPR tidak perlu mengganggu kinerja KPK. Cukup dukung dan perkuat KPK secara nyata. Soal bersalah atau tidak biar pengadilan dan hakim yang memutuskan.

Seperti yang kita ketahui, memang ada mafia dibalik layar yang ingin mengerdilkan KPK. KPK bahkan sudah bolak-balik berusaha dikebiri. Tujuannya tentu menghambat kinerja KPK dan pemberantasan korupsi. Jadi, DPR harusnya berubah dan mendukung KPK. Jangan malah terkesan ikut menghambat kinerja KPK dan ikut mengebiri KPK dengan hak angket.swd