Beberapa persoalan yang terjadi di daerah seolah sengaja dipaksakan untuk dihubungkan dengan Jokowi. Jokowi yang tidak tahu menahu persoalannya justru yang dimintai pertanggungjawabannya. Kita sudah melihat bagaiamana kasus Ahok membuat nama Jokowi diseret. Isu penistaan agama dilakukan oleh Ahok, namun yang mereka tuntut adalah Jokowi. Banyak yang memprediksi jika kasus Ahok adalah pintu masuk untuk makar menggulingkan pemerintah Jokowi. Jokowi dalam kondisi pelik dimana beliau harus benar-benar keluar dari persoalan itu namun di lain sisi, Jokowi juga seyogyanya membantu Ahok karena Ahok adalah seorang sahabat.
Jokowi terus menerus dihantam. Meninggalnya petani kendeng yang menolak berdirinya pabrik semen setelah melakukan aksi menyemen kakinya turut memperburuk citra Jokowi. Jokowi dikecam oleh masyarakat dan dinilai kejam karena tidak menghiraukan para pendemo di petani kendeng.
Hantaman kembali datang setelah pemerintah membubarkan HTI. Jokowi dinilai anti Islam oleh para tokoh nasional yang jelas-jelas lawan politik Jokowi. Mereka tiba-tiba menjadi pembela HTI, padahal baik NU maupun MUI telah menyatakan bahwa HTI berbahaya dan wajib dibubarkan. Pembelaan tokoh nasional untuk HTI sebenarnya bukan persoalan HTI berbahaya atau tidak. Mereka saya yakin juga tidak sepakat dengan konsep khilafah yang digaungkan oleh HTI. Tujuan mereka membela HTI hanya satu, yaitu memperburuk citra Jokowi. Mereka terus menggembor-ngemborkan bahwa rezim Jokowi adalah anti Islam. Harapannya, di Pilpres 2019 elektebilitas Jokowi sudah turun drastis. Jadi apapun dijadikan celah, tujuannya untuk memperburuk citra Jokowi.
Hantaman paling pelik adalah saat Ahok divonis 2 tahun. Banyak pendukung Ahok yang kecewa dengan Jokowi karena seoalah tidak peduli dengan nasib Ahok. Padahal kalau mau Jokowi bisa membantu Ahok dengan kekuasannya, ini penilaian mereka. Kekecewaan pendukung Ahok tentu berdampak. Orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi menemukan celah untuk mengadu domba antara Jokowi dengan pendukung Ahok.
Para pendukung Ahok yang kecewa kemudian disusupi oleh orang yang sejak dulu tidak suka dengan Jokowi. Dia adalah Veronica Koman, seorang yang sudah sejak lama membenci Jokowi. Dia menyusup ke tengah-tengah pendukung Ahok dan meneriakkan bahwa rezim Jokowi lebih buruk dibanding SBY. Tujuan pernyataan Veronica Koman adalah agar citra Jokowi semakin buruk.
Persoalan kemudian berlanjut. Mendagri mengancam dan menyebarkan data e-KTP Veronica Koman. Di sini saya sayangkan sikap Mendagri yang mudah tersulut api yang sedang Veronica korbankan. Tak pelak, tindakan Mendagri mendapat kecaman dari berbagai pihak. Beberapa tokoh nasional mengkritik sikap Mendagri yang dinilai semena-mena.
Puncaknya, Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) mendesak Presiden RI Joko Widodo mencopot jabatan Tjahjo Kumolo dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri.
Desakan itu muncul lantaran Tjahjo dinilai melanggar banyak peraturan perundang-undangan. Politisi PDI-P tersebut dinilai telah melanggar sejumlah Undang-undang diantaranya UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Hak Asasi Manusia, UU Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi karena menyebarkan e-KTP seorang Warga Negara.
Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia itu pun menyatakan, Gema Demokrasi mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan Tjahjo Kumolo. Tjahjo Kumolo juga diminta untuk secara terbuka meminta maaf kepada seluruh Warga Negara Indonesia.
Polemik ini memang hal yang diharapkan oleh lawan-lawan Jokowi. Mereka mungkin secara tidak langsung sedang mengadu domba antara Jokowi dan Mendagri. Namun dengan mereka meminta Jokowi untuk memecat Mendagri, hal ini akan mempengaruhi keharmonisan Jokowi dengan Mendagri. Jika Jokowi benar-benar memenuhi tuntutan mereka, saya yakin Mendagri akan kecewa dan bisa saja membelot dari Jokowi.
Kemungkinan lain tuntutan mereka agar Jokowi memecat Mendagri juga bisa dimanfaatkan oleh lawan-lawan Jokowi untuk memperburuk citra Jokowi. Mereka bisa dijadikan alat untuk menggiring opini publik bahwa menteri pilihan memiliki kompetensi yang buruk. Nanti akan muncul opini bahwa Jokowi tidak pandai memilih menteri.
Persoalan-persoalan ini menjadi celah lawan-lawan Jokowi untuk memperburuk citranya dan harapannya di 2019, elektabilitas Jokowi sudah turun drastis. Di sini taktik Jokowi kembali diuji. Apakah beliau mampu membungkam lawan-lawanya dengan permainan cantiknya, atau justru sebaliknya. Namun berdasarkan pengalaman sebelumnya, saya optimis Jokowi mempu menghadapi hantaman ini dengan permainan cantik dan senyap yang tidak disadari lawan-lawan politiknya. Peluang Jokoai di Pilpres 2019 masih sangat besar.
[seword..]
No comments:
Write komentar