Wakil Ketua tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Mohamad Taufik (kiri) di posko pemenangan, Jalan Cicurug, Selasa (28/2/2017). (Jessi Carina
Tidak berhenti memang kehebohan masa transisi dari Gubernur petahana Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama yang akan digantikan oleh Gubernur Baru Jakarta Anies Baswedan. Setelah kehebohan mengenai kampung akuarium dan juga keliaran yang mulai bermunculan di Jakarta dan juga birokrasi, masalah tarik ulur mengenai tim transisi yang ingin terlibat dalam penyusunan APBD kini semakin memanas.
Ahok sendiri sudah menyentil tim Anies-Sandi terkait dibentuknya tim transisi dan keinginan untuk mempersiapkan masa transisi. Ahok menyebut tim transisi lebih cocok saat ada pergantian presiden. Sebab, mengganti kepala dinas di daerah tidak semudah mengganti menteri oleh presiden.
“Ini bukan presiden kok transisi bagaimana. Memang kamu presiden ganti menteri. Kamu masuk nggak bisa ganti kepala dinas langsung loh. Kalau presiden, begitu masuk, ganti menteri,” ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).
Sentilan Ahok ini tentu saja ada dasarnya. Karena memang tidaklah sama pergantian Presiden dan Gubernur. Bukan hanya masalah pergantian kabinet Gubernur, tetapi juga masalah penganggaran. Aneh rasanya, membuat tim transisi dalam kepemimpinan kepala daerah. Bisa dikatakan, mungkin inilah yang pertama dalam sejarah ada tim transisi.
LARANG AHOK SUSUN RPJMD
Tim Anies-Sandi ternyata tidak hanya akan membentuk tim transisi, tetapi juga berkeinginan agar masalah penyusunan anggaran APBD 2018 serta rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta yang berlaku untuk tahun 2018-2022 tidak perlu disusun Ahok.
Mereka ingin penyusunan hanya dilakukan oleh tim Anies-Sandi bersama pejabat pemda yang bersangkutan. Keinginan ini disampaikan langsung oleh Wakil ketua tim pemengan Anies Baswedan – Sandiaga Uno, Mohammad Taufik. Menurut Taufik, RPJMD yang disusun per lima tahun sekali merupakan hak dari pemerintahan gubernur dan wakil gubernur terpilih.
“Pada anggaran 2018 itu ditetapkan di dalam pembahasan di tahun 2017. Anggaran 2018 itu mutlak adalah haknya gubernur baru. Alangkah tidak tepat apabila gubernur baru melaksanakan program yang mereka jalankan di 2018, RPJMD-nya disusun oleh orang lain. Karena RPJMD itu rencana jangka menengah daerah. Itu payung selama 5 tahun untuk memimpin,” kata Taufik di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug No 6, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).
Pernyataan Taufik ini sebenarnya tidaklah salah, tetapi alangkah anehnya jika Gubernur sekarang tidak terlibat dalam urusan RPJMD dan semua diserahkan kepada tim Anies-Sandi. Seperti ada ketakutan yang tidak tepat terhadap Ahok yang ingin dihindari oleh tim Anies-Sandi.
BEDA VISI MISI
Taufik pun dengan terang-terangan menyatakan bahwa ketakutannya melibatkan Ahok disebabkan karena perbedaan visi dan misi. Taufik tidak ingin keterlibatan Ahok yang tidak satu visi dan misi akan mempengaruhi penyusunan RPJMD. Apalagi kinerja gubernur-wagub akan dinilai pada akhir jabatannya berdasarkan terlaksana-tidaknya RPJMD.
“Saya hanya ingin mengingatkan pada siapapun bahwa ini (RPJMD) punya gubernur baru. Jangan repot-repot nyusun RPJMD. Karena visi-misinya beda,” kata Taufik di posko pemenangan Anies-Sandi di Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).
Tidak heran memang kalau Taufik mengatakan hal seperti ini. Memang kalau berbicara mengenai visi dan misi, Ahok tidaklah sama dengan Anies-Sandi dan para gerombolannya. Tetapi tidak melibatkan Ahok juga sama saja aneh. Apakah mau Ahok menandatangani sesuatu yang di dalamnya tidak disepakatinya?? Lalu bagaimana jika ada penyelewengan dan proyek-proyek titipan?? Apakah Ahok yang nantinya akan bertanggung jawab??
Itulah mengapa Ahok dengan singkat menjawab keinginan aneh Taufik tersebut saat diminta tanggapannya terkait seruan Taufik tersebut.
“Enggak ada aturan itu karena yang tanda tangan masih saya,” ujar Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (4/5/2017) malam.
Wajarlah Ahok tidak mau menyusun sesuatu tanpa dia terlibat dalam penyususnannya. Apalagi dalam konteks transisi dan kesinambungan, aneh juga rasanya kalau Ahok tidak dilibatkan sama sekali. Dalam rangka kesinambungan pembangunan, pastilah ada program-program yang sama dan juga berkelanjutan.
Lalu apa sebenarnya maksud Taufik tidak sama visi dan misinya?? Apakah tidak sama visi dan misi semodel UPS dan Lobster?? Kalau itu saya sih setuju memang tidak sama visi dan misinya. Tetapi kalau masalah program-program yang ada tidaklah banyak perubahannya. Bahkan bisa dikatakan hampir sama. Mungkin yang berbeda adalah Kartu Jakarta Jomblo dan hiburan malam syariah. Hehehe..
Padahal kalau melihat apa yang juga sebelumnya dialami oleh Jokowi-Ahok saat menjabat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2012, tidak seheboh saat Anies-Sandi ingin menjabat. Jokowi-Ahok juga saat itu harus menghadapi realita bahwa visi dan misi bisa secara penuh dimasukkan dalam APBD tahun 2014. Hal ini karena memang secara sistem penganggaran daerah sudah seperti itu.
Lalu mengapa bisa seheboh ini?? Apakah begitu semangatnya tim Anies-Sandi mengabdi kepada warga Jakarta?? Ataukah visi dan misi mereka begitu kebeletnya ingin direalisasikan?? Ketidaksabaran mereka ini malah menimbulkan kecurigaan. Kecurigaan bahwa mereka seperti tidak sabaran menggunakan APBD untuk mensejahterakan “warga” mereka. Siapa saja?? Waktu yang akan menjawabnya.seword