Jakarta - Meskipun dilarang kepolisian, acara Tamasya Al-Maidah akan tetap digelar. Ketua Panitia Tamasya Al-Maidah Ustaz Ansufri ID Sambo mengatakan pengawalan pilgub belum cukup kuat meski ada pengawalan dari kepolisian.
"Intinya mengawal, mengawasi, supaya kemenangan tidak dicederai oleh kecurangan-kecurangan. Ini yang sangat tidak diinginkan. Imbauan yang dilakukan walaupun sudah ada KPU dan sebagainya, kita mensinyalir ini belum cukup kuat. Kita mau lebih kuat lagi, jangan sampai demokrasi ini mencederai hal-hal yang tidak kita inginkan," kata Ansufri di aula Buya Hamka, Masjid Al Azhar, Jl Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2017).
Ia mengatakan massa yang datang nantinya bertugas memantau, tetapi tidak masuk TPS. Mereka akan memantau dari jarak 20 meter.
"Yang kedua, kalau terjadi intimidasi, kecurangan, kita sorakin. Kita kasih tahu, selama ini sudah terjadi beberapa kali intimidasi, dibiarkan oleh petugas TPS. Makanya kita datang untuk mendukung para aparat untuk berani menindak," ujarnya.
Ketiga, Ansufri mengatakan, apabila ada kecurangan, massa akan dapat langsung mendokumentasikannya. Hal itu bisa dibawa ke MK sebagai barang bukti kelak.
Ansufri berjanji nantinya acara Tamasya Al-Maidah akan berlangsung damai. Ia menjamin tidak akan ada intimidasi, bahkan dia siap jika ada anggotanya yang melakukan pelanggaran untuk diserahkan ke polisi.
"Insyaallah pendekatannya damai, tertib, tidak akan ada keinginan kita mengintimidasi, karena jaraknya 20 meter dari TPS. Insyaallah tidak ada intimidasi. Kalau ada intimidasi di tempat, tangkap saja, misal ada 100 orang per TPS kalau masing-masing ada 2 orang melanggar komitmen, silakan saja serahkan. Bahkan kita sudah ada komitmen, siapa pun yang melakukan intimidasi justru kelompok kita yang akan menangkap, menyerahkan ke aparat," ujarnya.
Ansufri menyebut tidak ada alasan bagi kepolisian melarang warga datang ke Jakarta pada Pilkada DKI. Hal itu karena Tamasya Al-Maidah dijanjikan akan berlangsung damai.
"Saya kira karena ini aksi damai, berkunjung, orang datang, melihat, dan memantau, tidak ada alasan untuk melarang itu. Justru kalau melarang, negara melakukan kekerasan terhadap rakyatnya. Ini suatu tindakan yang damai. Kita ingatkan, kita berkunjung untuk mengawasi dan memastikan pilkada berlangsung dengan damai, adil, dan demokratis. Kalau kita diintimidasi oleh negara, malah diusir, dan ditangkap, ini pelanggaran besar bagi demokrasi," ujarnya.
(fjp/fjp) [detik]
No comments:
Write komentar