Organisasi transnasional yang berkembang pasca reformasi ini memang berada dalam area abu-abu. Tidak jelas apakah mereka menerima, tapi juga tidak terlalu terang-terangan menolak Pancasila. Namun, yang pasti jargon mereka jelas dan tegas, yakni menolak demokrasi, dan menuntut dengan sangat pendirian Khilafah.
Namun, melihat sepak terjangnya yang tidak pernah membawa-bawa atribut kebangsaan, membuat sebagian kalangan menaruh curiga. Betapa tidak, mereka rajin turun ke jalan, berdemonstrasi, berunjuk rasa. Hal yang sesungguhnya aneh dan kontradiktif dengan tema-tema yang mereka usung. Bukankah mereka rajin menyuarakan penolakan demokrasi sebagai produk Barat yang kafir, namun justru mereka aktif memakai cara-cara demokrasi, yaitu demonstrasi dan unjuk rasa ? Disinilah letak ketidakkonsistenan mereka.
Beberapa elemen bangsa mulai menolak kehadiran mereka. Sebut saja GP Ansor, organisasi sayap NU ini mencurigai Hizbut Tahrir memang mempunyai agenda terselubung. Di Surabaya, acara Tabligh Akbar dan konvoi yang tadinya akan dihadiri ribuan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Minggu (2/4) ditolak GP Anshor dan Banser.
“Kami menolak aksi mereka, karena mereka ingin membuat NKRI menjadi negara khilafah. Dan mereka tidak sepakat dengan pancasila dan NKRI,” kata Sekretaris GP Ansor Surabaya M Farid Afif seperti ditulis dalam laman detikcom, Sabtu (1/4/2017).
Setelah GP Ansor bersama Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) menghadang dan membubarkan aksi massa HTI di Jawa Timur, Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor DI Yogyakarta juga mengirim pesan ke HTI agar jangan bermimpi mendirikan negara khilafah di Indonesia. Bagi GP Ansor, NKRI harga mati yang wajib dipertahankan dan diperjuangan oleh segenap anak bangsa.
Ketua Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor DIY Muhammad Syaifudin Al Gozalie menjelaskan, aksi unjuk gigi kelompok Islam radikal ini merupakan ancaman yang nyata bagi disintegrasi bangsa. Karena itu, GP Ansor menolak propoganda HTI ini. “Kami menolak kegiatan serupa, ‘Masirah Panji Rasulullah’ yang rencananya diselenggarakan oleh HTI di Masjid Agung Manunggal Bantul, Yogyakarta (9/4) yang bertema Khilafah Kewajiban Syar’i Jalan Kebangkitan Umat,”tegasnya.
Dalam pernyataan lanjutannya, Kang Udin menegaskan bahwa GP Ansor juga menolak segala bentuk gagasan khilafah yang diprakarsai oleh HTI karena membahayakan dan merongrong 4 (empat) Pilar Bangsa yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. “Kami mengajak pengikut HTI dan sejenisnya untuk kembali pada ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah yang sesuai dalam bingkai NKRI,” pungkasnya.
Setelah Surabaya, Yogyakarta, Kudus pun bergerak. Seperti dikutip dari laman beritasatu.com, Gerakan Pemuda Ansor dan Satuan Koordinasi Cabang Banser Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menolak penyebaran ideologi organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mereka nilai dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam keutuhan NKRI.
“Apalagi, Kabupaten Kudus merupakan kota yang memiliki sikap toleransi tinggi yang dibuktikan dengan adanya Sunan Kudus sebagai simbol toleransi,” kata Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kudus Sarmanto Hasyim di Kudus, Rabu (5/4).
Menurut dia, ideologi Pancasila dan NKRI merupakan pilihan yang tepat mengingat masyarakat Indonesia ini bersifat majemuk. Ia berharap pemerintah mengambil tindakan tegas untuk membubarkan HTI. Apabila tidak segera direspons, dia khawatir akan mangganggu sikap toleransi masyarakat Kudus yang sudah terbangun dengan baik.
Dengan fakta-fakta dan penolakan ini, kiranya pemerintah perlu segera bersikap. Jangan biarkan ormas yang tidak jelas komitmennya pada negara dan bangsa dibiarkan hidup dan menjadi besar. Sebab, masyarakat kita adalah masyarakat yang plural dan majemuk. Bukan hanya terdiri dari satu agama, satu suku, namun terdiri dari ribuan suku bangsa dan kepercayaan.
Kita tidak ingin bangsa ini terpecah lantaran SARA, isu primordial dan sektarian. Bangsa ini adalah warisan para pahlawan yang sudah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan dari penjajahan. Bangsa ini adalah hasil pemikiran para founding fathers yang telah bersusah payah demi tegaknya negara ini. Dapatkah pemerintah lebih tegas dengan ormas-ormas yang bisa mengancam dan merongrong 4 pilar berbangsa ? Jawabannya, ya harus ! Karena sesungguhnya mereka sekarang berlindung di balik kebebasan demokrasi, padahal sedang menggerogoti demokrasi itu sendiri. Jangan biarkan 4 pilar bangsa ini runtuh akibat perbuatan mereka.seword
No comments:
Write komentar