Semua mata tertuju pada bencana banjir bandang yang menerjang tujuh kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (20/09/2016) lalu. Berdasarkan data terbaru di lapangan disebutkan, bencana banjir badang terbesar dan terparah ini menelan 26 korban jiwa, 23 hilang, serta mengungsikan ratusan orang ke beberapa titik posko yang tersebar.
Banyak spekulasi muncul terkait becana paling besar di kota yang berjuluk Swiss Van Java ini. Rusaknya ekosistem alam di daerah hulu sungai Cimanuk dinilai menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir bandang yang merusak sekitar 594 bangunan terdiri dari sekolah, asrama TNI, rumah sakit, pemukiman, PDAM dan menghanyutkan 57 bangunan lainnya .
Banyak spekulasi muncul terkait becana paling besar di kota yang berjuluk Swiss Van Java ini. Rusaknya ekosistem alam di daerah hulu sungai Cimanuk dinilai menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir bandang yang merusak sekitar 594 bangunan terdiri dari sekolah, asrama TNI, rumah sakit, pemukiman, PDAM dan menghanyutkan 57 bangunan lainnya .
Kondisi pemukiman padat penduduk yang bersebelahan dengan Sungai Cimanuk rata disapu banjir bandang di Kampung Cimacan, Kecamatan Tarogongkidul, Kabupaten Garut, Kamis,(22/09/2016). Banjir bandang yang terjadi akibat meluapnya sungai Cimanuk pada Selasa malam kemarin, mengakibatkan 26 korban meninggal, 23 orang hilang, 57 rumah hanyut, 633 rumah terendam. Foto : Donny Iqbal
Berdasarkan data yang dihimpun , kondisi hulu untuk Daerah Resapan Sungai (DAS) Cimanuk terdapat kawasan resapan air yang telah banyak dilakukan alih fungsi lahan di Bayombong, Cikajang dan Pasir wangi.
Ditambah maraknya penebangan hutan di wilayah Gunung Guntur, Papandayan, Darajat dan Cikuray. Kondisi tersebut memicu peningkatan lahan kritis mencapai 50 ribu hektar.
Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat, Anang Sudarna, memprediksi penyebab banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut diakibatkan oleh hulu Sungai Cimanuk yang rusak.
Hal itu terbukti dengan tidak lama saat turun hujan, dua sampai tiga jam kemudian Sungai Cimanuk sudah dipastikan akan meluap di Tarogong Kidul. Artinya, tidak ada tahanan air di daerah hulu sungai.
“Mestinya ketika hujan turun, kalau vegetasinya benar, air itu akan lama sampai ke sungai,” kata Anang saat ditemui di Kampung Cimacan.
Anang menjelaskan, jika air dari gunung memakan waktu lama untuk sampai ke sungai, artinya hutan lindungnya berfungsi dengan baik. Lanjutnya, berdasarkan citra satelit, terlihat kawasan Gunung Cikurai, Guntur dan Darajat berwarna merah atau sudah berkurang drastis luasan kawasan hutan lindung.
Menurut dia, eksploitasi yang terjadi di kawasan konservasi yang dilindungi di Garut menjadi penyebab utama dalam bencana alam kali ini. Eksploitasi lingkungan dilakukan pengembang yang melanggar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dia menerangkan, warna merah menunjukan tanah gundul dan bukan vegetasi permanen. Anang menyesalkan kawasan yang diperuntukan sebagai resapan air tanah, kerap digunakan sebagai lahan pertanian, pembangunan kawasan wisata, hingga properti dengan tidak memerhatikan kaidah lingkungan.
Dia merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar bertindak tegas terhadap yang menyalahi aturan.
Dikatakan Anang, memang secara geomorfologi dan topografi jarak antara daerah lereng dan lembah di wilayah Garut dekat sekali. Beda dengan di Bandung, seperti di Gunung Wayang dan Sungai Citarum. Saat terjadi hujan deras, air bah baru sampai ke Dayeuh Kolot setelah lima sampai enam jam.
“Di Cimanuk, hanya dua sampai tiga jam (air sampai ke Tarogong Kidul), topografi yang curam, resapan air yang minim sehingga mengakibatkan percepatan air mengalir dengan deras,” Ungkap Anang.
Menurutnya, Sungai Cimanuk adalah sungai yang Koefisien Regim Sungai (KRS) paling buruk se-Pulau Jawa, bahkan terburuk secara nasional. Ketika musim kemarau, KRS Cimanuk nilainya 1, tapi saat musim hujan nilainya 771.
KRS adalah perbandingan debit air tertinggi dengan debit air terendah dalam satu periode. Biasanya pada saat musim hujan tertinggi dan musim kemarau terendah. KRS yang baik mempunyai nilai 50 ke bawah. KRS kategori sedang nilainya 50 – 120 dan KRS kategori buruk nilainya 120 ke atas.
Menurut Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Jawa Barat, Sungai Cimanuk adalah sungai yang Koefisien Regim Sungai (KRS) paling buruk secara nasional. Ketika musim kemarau, KRS Cimanuk nilainya 1, tapi saat musim hujan nilainya 771. Ini menjadi penyebab banjir bandang di Garut, Jabar pada Selasa (20/09/2016). Foto : Dony Iqbal
Anang menegaskan, fungsi hutan harus dikembalikan. Kawasan hutan lindung agar dikembalikan menjadi hutan lindung, kawasan hutan konservasi juga dilindungi. “Saya tidak baru ngomong hari ini. Saya sudah ngomong sejak 2007. Sebelum jadi kepala dinas saya kepala BP (badan pengelola) DAS Sungai Cimanuk dan Citarum,” terangnya.
Banyak Hutan Rusak
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Garut, Sutarman Darmita, saat dikonfirmsasi mengaku tidak memungkiri salah satu faktor bencana diakibatkan rusaknya kawasan hutan. Disamping faktor lain juga yang mempengaruhi seperti tingginya curah hujan. Dia juga menuturkan fenomena banjir bandang memang rentan terjadi di Garut setiap tahunnya.
“Banjir bandang ini sering terjadi sampai sekarang. Cuma intensitasnya besar dan kecil. Yang besar terjadi 2011 di Pameungpeuk dulu, kemudian 2014 Cikajang dan sekarang yang paling besar terjadi ,” kata dia saat ditemui Mongabay di kantornya, Jalan Patriot, Tarogong Kidul, Garut, Kamis (22/09/2016).
Sutarman berujar, secara topografi memang kondisi tanah sudah banyak berubah dan ditambah ada sebagian kawasan hutan yang rusak. “Pengolahan secara berlebihan dan perambahan hutan sering dilakukan masyarakat masuk ke kawasan hutan, entah ituillegal logging dan illegal mining terjadi di Garut,” papar dia.
Sutarman menerangkan, sepanjang DAS Cimanuk terdapat kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Garut. “Untuk pengawasanya tidak bisa efektif bila dilakukan hanya satu pihak. Perlu sinergi dari beberapa elemen untuk mengawasinya,” ucapnya.
Dia mengungkapkan ada lebih 10 daerah yang rawan perambahan hutan. Kemudian 220 desa juga berbatasan langsung dengan hutan. Lanjut Sutarman, biasanya di wilayah sekitar perbatasan, masih sering terjadi perambahan hutan.
Di Garut, katanya, memiliki luasan hutan berjumlah 107 ribu hektar terdiri hutan lindung 84 ribu hektar, hutan suaka alam dan wisata 26 ribu hektar, hutan produksi terbatas 5 ribu hektar dan hutan produksi tetap seluas 166,10 hektar. Diluar hutan konservasi ada hutan rakyat sebanyak 44 ribu hekter.
“Itu masih data tahun 2003, mengacu pada Kepmenhut No. 195/KPTS/ II/2003. Hampir 35 persen dari wilayah Garut adalah hutan yang diperuntukan untuk kawasan konservasi. Tapi apakah 84 ribu hektar tersebut masih utuh? Belum ada data terbaru soal itu dan diperlukan kajian mendalam,” pungkas dia.
DAS Cimanuk
Menanggapi banyaknya permukiman di badan sungai sepanjang DAS Cimanuk, Bupati Garut, Rudy Gunawan yang ditemui Mongabay mengatakan pemukiman itu melanggar aturan. Dia mengatakan jarak pemukiman dari badan sungai, idealnya 100 meter.
Rudy menyangkal adanya praktik ilegal loging yang terjadi di hulu sungai. Dia berdalih ada 4 sungai, satu diantaranya mengalir ke Pantai Utara (Pantura) yaitu kali Cimanuk.
“Itu tidak disana tidak ada hutan, yang ada hutan itu adanya di 3 sungai tadi tapi airnya mengalir ke pantai selatan. Dari 50 tahun sebelumnya juga sudah ada tanaman holtikultura. Kalau kasusnya alih fungsi lahan mungkin terjadi banjir dari dulu juga,” imbuh Rudy.
Dia mengatakan tanah yang dihuni oleh warga tersebut merupakan tanah milik negara. Rudy mengaku sudah menghimbau tentang bahaya tinggal di bantaran sungai. rencananya warga akan direlokasi ke rusunawa agar lebih nyaman.
Penanganan Korban
“Dari Kabupaten Garut sudah dikeluarkan uang senilai Rp500 juta untuk tahap evakuasi korban bencana yang sakit. Bantuan dari Presiden Rp1,3 miliar dan santunan terhadap korban meninggal dunia Rp15 juta per orang,” kata Rudy.
Dia menuturkan korban luka – luka biaya pengobatannya sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab. Dia melanjutkan sudah mengirimkan laporan kepada Gubernur Jabar terkait alat kesehatan yang rusak senilai Rp20 miliar.
“Kami usahakan pemulihan pelayan akan normal seperti semula pada Senin (26/09/2016) mendatang. Itu untuk seluruh pelayanan,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun , kondisi hulu untuk Daerah Resapan Sungai (DAS) Cimanuk terdapat kawasan resapan air yang telah banyak dilakukan alih fungsi lahan di Bayombong, Cikajang dan Pasir wangi.
Ditambah maraknya penebangan hutan di wilayah Gunung Guntur, Papandayan, Darajat dan Cikuray. Kondisi tersebut memicu peningkatan lahan kritis mencapai 50 ribu hektar.
Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat, Anang Sudarna, memprediksi penyebab banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut diakibatkan oleh hulu Sungai Cimanuk yang rusak.
Hal itu terbukti dengan tidak lama saat turun hujan, dua sampai tiga jam kemudian Sungai Cimanuk sudah dipastikan akan meluap di Tarogong Kidul. Artinya, tidak ada tahanan air di daerah hulu sungai.
“Mestinya ketika hujan turun, kalau vegetasinya benar, air itu akan lama sampai ke sungai,” kata Anang saat ditemui di Kampung Cimacan.
Anang menjelaskan, jika air dari gunung memakan waktu lama untuk sampai ke sungai, artinya hutan lindungnya berfungsi dengan baik. Lanjutnya, berdasarkan citra satelit, terlihat kawasan Gunung Cikurai, Guntur dan Darajat berwarna merah atau sudah berkurang drastis luasan kawasan hutan lindung.
Menurut dia, eksploitasi yang terjadi di kawasan konservasi yang dilindungi di Garut menjadi penyebab utama dalam bencana alam kali ini. Eksploitasi lingkungan dilakukan pengembang yang melanggar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dia menerangkan, warna merah menunjukan tanah gundul dan bukan vegetasi permanen. Anang menyesalkan kawasan yang diperuntukan sebagai resapan air tanah, kerap digunakan sebagai lahan pertanian, pembangunan kawasan wisata, hingga properti dengan tidak memerhatikan kaidah lingkungan.
Dia merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar bertindak tegas terhadap yang menyalahi aturan.
Dikatakan Anang, memang secara geomorfologi dan topografi jarak antara daerah lereng dan lembah di wilayah Garut dekat sekali. Beda dengan di Bandung, seperti di Gunung Wayang dan Sungai Citarum. Saat terjadi hujan deras, air bah baru sampai ke Dayeuh Kolot setelah lima sampai enam jam.
“Di Cimanuk, hanya dua sampai tiga jam (air sampai ke Tarogong Kidul), topografi yang curam, resapan air yang minim sehingga mengakibatkan percepatan air mengalir dengan deras,” Ungkap Anang.
Menurutnya, Sungai Cimanuk adalah sungai yang Koefisien Regim Sungai (KRS) paling buruk se-Pulau Jawa, bahkan terburuk secara nasional. Ketika musim kemarau, KRS Cimanuk nilainya 1, tapi saat musim hujan nilainya 771.
KRS adalah perbandingan debit air tertinggi dengan debit air terendah dalam satu periode. Biasanya pada saat musim hujan tertinggi dan musim kemarau terendah. KRS yang baik mempunyai nilai 50 ke bawah. KRS kategori sedang nilainya 50 – 120 dan KRS kategori buruk nilainya 120 ke atas.
Menurut Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Jawa Barat, Sungai Cimanuk adalah sungai yang Koefisien Regim Sungai (KRS) paling buruk secara nasional. Ketika musim kemarau, KRS Cimanuk nilainya 1, tapi saat musim hujan nilainya 771. Ini menjadi penyebab banjir bandang di Garut, Jabar pada Selasa (20/09/2016). Foto : Dony Iqbal
Anang menegaskan, fungsi hutan harus dikembalikan. Kawasan hutan lindung agar dikembalikan menjadi hutan lindung, kawasan hutan konservasi juga dilindungi. “Saya tidak baru ngomong hari ini. Saya sudah ngomong sejak 2007. Sebelum jadi kepala dinas saya kepala BP (badan pengelola) DAS Sungai Cimanuk dan Citarum,” terangnya.
Banyak Hutan Rusak
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Garut, Sutarman Darmita, saat dikonfirmsasi mengaku tidak memungkiri salah satu faktor bencana diakibatkan rusaknya kawasan hutan. Disamping faktor lain juga yang mempengaruhi seperti tingginya curah hujan. Dia juga menuturkan fenomena banjir bandang memang rentan terjadi di Garut setiap tahunnya.
“Banjir bandang ini sering terjadi sampai sekarang. Cuma intensitasnya besar dan kecil. Yang besar terjadi 2011 di Pameungpeuk dulu, kemudian 2014 Cikajang dan sekarang yang paling besar terjadi ,” kata dia saat ditemui Mongabay di kantornya, Jalan Patriot, Tarogong Kidul, Garut, Kamis (22/09/2016).
Sutarman berujar, secara topografi memang kondisi tanah sudah banyak berubah dan ditambah ada sebagian kawasan hutan yang rusak. “Pengolahan secara berlebihan dan perambahan hutan sering dilakukan masyarakat masuk ke kawasan hutan, entah ituillegal logging dan illegal mining terjadi di Garut,” papar dia.
Sutarman menerangkan, sepanjang DAS Cimanuk terdapat kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Garut. “Untuk pengawasanya tidak bisa efektif bila dilakukan hanya satu pihak. Perlu sinergi dari beberapa elemen untuk mengawasinya,” ucapnya.
Dia mengungkapkan ada lebih 10 daerah yang rawan perambahan hutan. Kemudian 220 desa juga berbatasan langsung dengan hutan. Lanjut Sutarman, biasanya di wilayah sekitar perbatasan, masih sering terjadi perambahan hutan.
Di Garut, katanya, memiliki luasan hutan berjumlah 107 ribu hektar terdiri hutan lindung 84 ribu hektar, hutan suaka alam dan wisata 26 ribu hektar, hutan produksi terbatas 5 ribu hektar dan hutan produksi tetap seluas 166,10 hektar. Diluar hutan konservasi ada hutan rakyat sebanyak 44 ribu hekter.
“Itu masih data tahun 2003, mengacu pada Kepmenhut No. 195/KPTS/ II/2003. Hampir 35 persen dari wilayah Garut adalah hutan yang diperuntukan untuk kawasan konservasi. Tapi apakah 84 ribu hektar tersebut masih utuh? Belum ada data terbaru soal itu dan diperlukan kajian mendalam,” pungkas dia.
DAS Cimanuk
Menanggapi banyaknya permukiman di badan sungai sepanjang DAS Cimanuk, Bupati Garut, Rudy Gunawan yang ditemui Mongabay mengatakan pemukiman itu melanggar aturan. Dia mengatakan jarak pemukiman dari badan sungai, idealnya 100 meter.
Rudy menyangkal adanya praktik ilegal loging yang terjadi di hulu sungai. Dia berdalih ada 4 sungai, satu diantaranya mengalir ke Pantai Utara (Pantura) yaitu kali Cimanuk.
“Itu tidak disana tidak ada hutan, yang ada hutan itu adanya di 3 sungai tadi tapi airnya mengalir ke pantai selatan. Dari 50 tahun sebelumnya juga sudah ada tanaman holtikultura. Kalau kasusnya alih fungsi lahan mungkin terjadi banjir dari dulu juga,” imbuh Rudy.
Dia mengatakan tanah yang dihuni oleh warga tersebut merupakan tanah milik negara. Rudy mengaku sudah menghimbau tentang bahaya tinggal di bantaran sungai. rencananya warga akan direlokasi ke rusunawa agar lebih nyaman.
Penanganan Korban
“Dari Kabupaten Garut sudah dikeluarkan uang senilai Rp500 juta untuk tahap evakuasi korban bencana yang sakit. Bantuan dari Presiden Rp1,3 miliar dan santunan terhadap korban meninggal dunia Rp15 juta per orang,” kata Rudy.
Dia menuturkan korban luka – luka biaya pengobatannya sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab. Dia melanjutkan sudah mengirimkan laporan kepada Gubernur Jabar terkait alat kesehatan yang rusak senilai Rp20 miliar.
“Kami usahakan pemulihan pelayan akan normal seperti semula pada Senin (26/09/2016) mendatang. Itu untuk seluruh pelayanan,” ujarnya.
No comments:
Write komentar