PD Muhammadiyah Sragen dipanggil, Jonru Kader PKS “Diusir” Bupati Sragen, DPRD dan Kapolres

Rencana kehadiran juru dakwah Jonru Ginting, untuk mengisi pengajian dan pelatihan penulisan dakwah melalui cyber di Masjid Raya Al-Falah Sragen, Jumat (3/2/2017) akhirnya urung digelar. Panitia memutuskan untuk membatalkannya setelah muncul gelombang penolakan dari berbagai unsur, termasuk DPRD, Polres dan terakhir Bupati Sragen.



Kepastian pembatalan diketahui setelah Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati memanggil pimpinan daerah (PD) Muhammadiyah Sragen dan sejumlah panitia pemrakarsa kegiatan, Jumat (3/2/2017). Dari pemanggilan itu, akhirnya panitia sepakat untuk membatalkan agenda Jonru untuk mengisi pengajian di Al-Falah.

Sebagai bentuk keseriusan terhadap persoalan itu, bahkan DPRD langsung mengundang unsur Muspida menyikapi keresahan masyarakat menjelang kedatangan Jonru di Ruang Ketua DPRD, Kamis (2/2/2017) siang.

Bambang mengungkapkan sepak terjang Jonru yang dikenal kerap melempar isu-isu kontroversial menjurus SARA di media sosial, telah memicu keresahan. Lantas, lokasi dakwah yang memanfaatkan Masjid Raya Al-Falah juga dinilai tidak pas. Atas dasar itulah, pihaknya kemarin juga memanggil panitia kegiatan dan meminta agar agenda dakwah Jonru itu ditiadakan.

Lain halnya jika dakwah itu dikemas dalam diskusi terbatas dan digelar di luar masjid, menurutnya tak jadi soal. Namun ketika lokasinya di Masjid Al-Falah yang notabene masjid raya milik semua warga Sragen dan dibantu dana pemerintah, pemerintah pun berhak untuk melarang.


“Masjid itu kan untuk kemaslahatan. Situasi negeri ini juga lagi tidak kondusif, jangan ditambah dengan agenda dakwah yang bisa membuat keresahan masyarakat dan situasi makin tidak kondusif,” paparnya

Kapolres Sragen, AKBP Cahyo Widiarso juga menyatakan banyak masukan dan laporan dari berbagai elemen masyarakat yang menghendaki agenda dakwah Jonru dibatalkan. Karenanya demi menjaga kondusivitas dan hal-hal yang tidak diinginkan, ia juga memandang seyogianya panitia membatalkan saja. “Kami juga tidak akan memberikan izin kegiatan karena banyak masukan dari elemen masyarakat,” jelasnya. (ARN)

Sumber: JogloSemar