Warga Bukit Duri Pilih Memongkar Sendiri Rumahnya

SEJUMLAH warga Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang tempat tinggalnya terkena proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Selasa (13/9), memilih membongkar sendiri rumah mereka. Pembongkaran dilakukan sebelum petugas membongkar paksa bangunan mereka. Material bangunan yang masih bisa dimanfaatkan warga kemudian dijual kembali kepada para pengempul barang bekas. “(Dibongkar sendiri) supaya kami enggak rugi-rugi banget. 

Sekarang kami pasrah saja (ditertibkan),” kata Jarkasih, warga RT 10/12 yang tengah membongkar sendiri rumahnya yang berada di Bantaran Sungai Ciliwung. Hasil penjualan material bekas rumahnya itu laku dijual antara Rp3 juta sampai Rp5 juta. Sebelumnya ia sudah mendapatkan kunci satu unit Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Rawa Bebek di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Unit hunian itu akan ia tinggali bersama istri dan tiga anak mereka. Menurutnya, ia memillih mengikuti imbauan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk pindah ke Rusun Rawa Bebek. “Kalau ngotot bertahan di sini, saya khawatir rusun enggak dapat, rumah juga hancur,” katanya. Sedikitnya ada 363 keluarga yang di bantaran Sungai Ciliwung, Kelurahan Bukit Duri yang terkena proyek normalisasi sungai tersebut. Mereka tersebar di RW 09, RW 010, RW 011, dan RW 012. Berdasarkan pantauan, hingga kemarin sore rumah terbanyak yang dibongkar sendiri oleh pemiliknya berada di RW 12. Di RT 05 tercatat ada 5 rumah, RT 06 ada 6 rumah, dan di RT 10 ada 10 rumah yang sudah dibongkar warga. Material bekas yang bisa mereka jual kembali antara lain kusen dan genteng. 

Sementara itu, beberapa rumah yang belum dibongkar terlihat sudah kosong. Selebihnya masih dihuni warga yang bertahan karena menuntut ganti rugi uang atau menolak direlokasi ke rusun. “Rumah yang kosong, penghuninya su­dah pindah ke Rusun Rawa Bebek,” kata Suwarno, warga RW 12. Suwarno merupakan satu di antara warga yang bertahan tinggal di lokasi rencana normalisasi. Ia mengaku mendukung program normalisasi Sungai Ciliwung, namun ia ke­cewa lantaran pemerintah tidak memberikan bantuan kerohiman. “Saya mau saja di­tertibkan. Tapi, caranya enggak seperti ini. Tidak diberi ke­rohim­an, melainkan digusur secara tidak manusiawi,” ujarnya.

Baru SP 2
Menjelang penertiban permukiman di Bukit Duri untuk normalisasi Sungai Ciliwung, pekan lalu, Pemerintah Kota Jakarta Selatan telah menerbitkan surat peringatan (SP) ke-2. Hingga berita ini diturunkan, SP 3 belum terbit. Wali Kota Tri Kurniadi terus mengimbau warga Bukit Duri agar membongkar sendiri bangunan milik mereka. “SP ketiga belum (diterbitkan). Alang­kah baiknya warga membongkar sendiri rumah mi­liknya. Ini yang kami tunggu. Relokasi dengan damai kan lebih baik,” ujarnya. Warga yang membongkar sendiri tempat tinggalnya bisa memanfaatkan kembali material bekas bangunan untuk dijual. “Yang masih bisa dijual kan lumayan. Daripada nanti kami yang bongkar, akan hancur semua,” katanya. (Mal/J-2)